Cegah Lumbung Mangkrak, DPRD Purworejo Turun Langsung ke Sentra Pangan Desa

PURWOREJO, iNewsPantura.id – Empat lumbung pangan yang dikelola Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Purworejo menjadi sasaran pengawasan dalam daerah (wasda) yang dilakukan Komisi II DPRD Purworejo, Senin (12/1/2026). Pengawasan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi, kesiapan, serta pengelolaan lumbung pangan yang dibangun melalui dukungan anggaran pemerintah.

Kegiatan wasda tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Awan Yoga Kurniawan, dan diikuti seluruh anggota Komisi II. Dalam kunjungan lapangan, rombongan DPRD didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo, Bagas Adi Karyanto, beserta jajarannya.

Baca Juga

Akses Vital Purworejo–Kaligesing Terancam Longsor, DPRD Minta Solusi Permanen

Empat lumbung pangan yang dikunjungi meliputi Lumbung Pangan Gapoktan Desa Semawung, Kecamatan Purworejo; Gapoktan Desa Singkil Wetan, Kecamatan Ngombol; Gapoktan Desa Tegalaren, Kecamatan Purwodadi; serta Gapoktan Desa Keburuhan, Kecamatan Ngombol.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Awan Yoga Kurniawan, mengatakan wasda ini dilakukan sekaligus untuk monitoring terhadap lumbung pangan yang masing-masing menerima bantuan anggaran pada tahun yang berbeda.

“Kami membandingkan perkembangan lumbung pangan yang menerima anggaran pada tahun 2021, 2022, hingga 2024. Dari situ terlihat perbedaan progres dan kesiapan pengelolaannya,” ungkap Awan.

Baca Juga

PAW, Nani Astuti Dilantik Jadi Anggota DPRD Purworejo

Berdasarkan hasil kunjungan, Awan menyebutkan kondisi pengelolaan lumbung pangan cukup variatif. Sebagian gapoktan dinilai sudah mampu mengelola lumbung dengan baik dan manajemennya berjalan optimal, namun sebagian lainnya masih perlu pembenahan.

“Ada yang sudah berjalan dengan baik, tetapi ada juga yang belum maksimal. Biasanya karena embrio kelompok taninya masih lemah dan kesiapan pengelola belum sepenuhnya matang,” jelasnya.

Ia menegaskan, hasil wasda ini juga menjadi bahan evaluasi bagi DKPP agar ke depan lebih selektif dalam menentukan penerima bantuan lumbung pangan.

Baca Juga

Pendidikan Berkualitas & Revolusi Metode Belajar untuk Generasi Emas

“Kelompok penerima harus benar-benar teridentifikasi, punya kapasitas mengelola rice mill unit, serta menguasai pemasaran. Jangan sampai lumbung pangan mangkrak, karena itu sangat disayangkan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Purworejo, Sutardi, menambahkan bahwa gapoktan penerima bantuan lumbung pangan pada tahun 2025 di Desa Singkil Wetan dan Desa Tegalaren menunjukkan semangat yang tinggi.

“Kelompoknya terlihat semangat. Harapannya, saat panen padi tidak langsung dijual keluar, tetapi bisa dikelola terlebih dahulu melalui lumbung,” ujarnya.

Baca Juga

DPRD Purworejo Tegaskan Penolakan Kriminalisasi Guru

Menurut Sutardi, keberadaan lumbung pangan memungkinkan gapoktan menampung gabah, mengolahnya menjadi beras, hingga memasarkan produk dalam kemasan yang lebih rapi dan bernilai tambah.

“Selama ini banyak gabah dari wilayah Ngombol yang langsung keluar. Dengan adanya lumbung, yang keluar bisa berupa beras kemasan, bukan lagi gabah,” katanya.

Ia juga berharap lumbung pangan ke depan dapat mendukung program serapan gabah (sergab). Untuk itu, BUMDes atau unit usaha gapoktan diharapkan memiliki sarana pendukung seperti rice mill unit, lantai jemur, hingga pengering atau dryer. 

Editor : Suryo Sukarno