Integritas Harga Mati, KPK dan PPATK Bedah Rantai Penegakan Hukum di Purwokerto

BANYUMAS,iNewsPantura.id - Komitmen menjadikan integritas sebagai harga mati dalam penegakan hukum ditegaskan dalam forum bertajuk Penguatan Integritas dan Praktik Anti-Korupsi yang digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kamis 16 April 2026.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta diikuti aparat penegak hukum (APH) lintas sektor.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Dian Anggraini, menegaskan bahwa integritas bukan lagi sekadar pilihan, melainkan fondasi utama menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.

"Integritas ini bukan lagi pilihan, tetapi satu-satunya alasan mengapa rakyat masih percaya kepada hukum hari ini," tegasnya di hadapan peserta yang terdiri dari unsur pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, hingga advokat.

Tak sekadar forum seremonial, kegiatan ini secara khusus membedah rantai penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan.

Menurut Dian, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan setiap mata rantai tersebut tidak terputus oleh praktik korupsi.

"Kita ingin memastikan seluruh proses menjadi satu kesatuan sistem keadilan yang utuh dan bersih," ujarnya.

Forum ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dengan puncak acara dijadwalkan pada 22 April 2026.

Salah satu momen yang menyedot perhatian adalah kehadiran pimpinan KPK, Ibnu Basuki Widodo, yang merupakan putra daerah Banyumas.

Ibnu memaparkan pentingnya integritas personal aparat sebagai benteng utama dalam melawan korupsi yang kian kompleks dan terorganisir.

Kehadirannya sekaligus menjadi simbol bahwa putra daerah mampu berkontribusi di level nasional dalam pemberantasan korupsi.

Dari sisi intelijen keuangan, Budi Saiful Hadi menekankan pentingnya penelusuran aliran dana dalam mengungkap praktik korupsi.

Ia menjelaskan, analisis transaksi keuangan menjadi kunci untuk membuka pola kejahatan, termasuk tindak pidana pencucian uang yang seringkali menyertai korupsi.

"Jejak uang tidak pernah berbohong. Di situlah pintu masuk untuk membongkar kasus secara komprehensif," paparnya.

Ketua DPC Peradi SAI Purwokerto, Djoko Susanto, menilai kehadiran KPK menjadi momentum bagi aparatur untuk mengukur integritas diri.

Ia menyoroti pentingnya transparansi gaya hidup aparatur, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara penghasilan dan kepemilikan aset.

"Kalau ada ketidakwajaran, perlu ada pembuktian. Ini penting untuk mencegah prasangka dan menjaga kepercayaan publik," ujarnya.

Menutup kegiatan, Dian mengajak seluruh peserta tidak hanya mendengar secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai integritas dalam praktik sehari-hari.

Ia menegaskan, masyarakat akan menilai sejauh mana perubahan nyata terjadi setelah forum seperti ini digelar.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan, di mana integritas benar-benar menjadi harga mati, bukan sekadar slogan.

Editor : Eddie Prayitno