Universitas Harkat Negeri & Rujak Center of Urban Studies Luncurkan PKPP Mitigasi Iklim Pesisir

TEGAL, iNewsPantura — Universitas Harkat Negeri bekerja sama dengan Rujak Center for Urban Studies resmi meluncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) sebagai upaya menjawab tantangan perubahan iklim di wilayah pesisir.

Peluncuran PKPP berlangsung di kampus Universitas Harkat Negeri, Kamis (23/04/2026). Peresmian dilakukan langsung oleh Rektor Sudirman Said, Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, serta Direktur PKPP Marco Kusumawijaya. Acara ini juga dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Tegal, Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistyantono.

PKPP dibentuk sebagai pusat kajian yang fokus pada persoalan kawasan pesisir, mulai dari dampak perubahan iklim, perencanaan kota, hingga penguatan ekonomi berbasis budaya pesisir. Kehadiran pusat kajian ini diharapkan mampu menghasilkan solusi nyata yang bisa diterapkan di berbagai daerah.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa PKPP menjadi langkah strategis kampus dalam memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Pusat Kajian Perkotaan Pesisir ini kami harapkan menjadi pusat riset yang tidak hanya relevan untuk Kota Tegal, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi kota-kota pesisir di Indonesia bahkan dunia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kampus tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi harus hadir dengan aksi nyata.

“Kami ingin Universitas Harkat Negeri menjadi kampus yang berdampak konkret bagi masyarakat, tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi juga solusi,” katanya.

Sementara itu, Direktur PKPP Marco Kusumawijaya menjelaskan bahwa kawasan pesisir memiliki peran penting namun juga sangat rentan terhadap perubahan iklim.

“Pesisir adalah ruang kehidupan yang sangat penting. Dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat pesisir, tetapi juga seluruh wilayah,” jelasnya.

Menurutnya, PKPP akan menjadi pusat kajian berbasis aksi yang menggabungkan riset, kebijakan, dan pengalaman masyarakat.

“PKPP diposisikan sebagai pusat kajian aksi yang menghasilkan pengetahuan untuk solusi nyata dengan melibatkan banyak pihak,” imbuh Marco.

Indonesia sendiri memiliki lebih dari 8.000 desa pesisir dengan sekitar 16 juta penduduk. Bahkan, sekitar 60 persen populasi Indonesia tinggal dalam radius 50 kilometer dari garis pantai.

Kondisi ini membuat masyarakat pesisir menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir rob, abrasi, hingga gangguan ekonomi.

Selain persoalan lingkungan, kerentanan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi perhatian. Ketergantungan pada musim, cuaca, dan pasar membuat ekonomi mereka mudah terguncang. Ditambah lagi dengan keterbatasan akses pembiayaan serta minimnya perlindungan sosial.

PKPP hadir untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Melalui pendekatan kolaboratif, pusat kajian ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi krisis iklim, sekaligus mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Editor: Yunibar SP