Lambat, Serapan Anggaran PUPR Kudus Baru 17,8 Persen hingga Semester Pertama 2026

KUDUS, iNewsPantura.id – Serapan anggaran pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Kudus hingga akhir Juni 2026 masih berjalan lambat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai salah satu pengelola anggaran belanja modal terbesar, baru merealisasikan 17,80 persen dari total anggarannya.

Data realisasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) per 30 Juni 2026 menunjukkan Dinas PUPR mengelola belanja modal sekitar Rp65,19 miliar, terbesar kedua setelah RSUD dr. Loekmono Hadi yang mencapai sekitar Rp149,35 miliar.

Namun, tingkat penyerapannya masih berada di bawah 20 persen.

Di bawah PUPR, alokasi belanja modal terbesar lainnya berada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp35,74 miliar, Dinas Perhubungan Rp13,37 miliar, serta Dinas Kesehatan Rp12,03 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi APBD Kabupaten Kudus hingga akhir semester I 2026 mencapai Rp927,81 miliar atau 40,69 persen dari total anggaran Rp2,28 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi penyumbang terbesar realisasi belanja daerah pada semester pertama tahun ini.

"Realisasi penyerapan APBD hingga semester pertama tahun 2026 sebesar Rp927,81 miliar atau 40,69 persen dari total anggaran Rp2,28 triliun," ujar Djati.

Ia menjelaskan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mencatat realisasi sebesar Rp302,6 miliar atau 44,95 persen dari total anggaran Rp673,25 miliar. Sementara RSUD dr. Loekmono Hadi menyerap Rp112,57 miliar atau 27,25 persen dari pagu Rp413,1 miliar.

Adapun Dinas Kesehatan merealisasikan Rp106,78 miliar atau 46,63 persen dari anggaran Rp229 miliar.

Dari sisi persentase penyerapan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, yakni 75,82 persen atau Rp37,47 miliar dari total anggaran Rp49,42 miliar.

Selain itu, UPTD Laboratorium Kesehatan mencatat realisasi 69,27 persen, Kelurahan Sunggingan 63,61 persen, Kecamatan Gebog 52,53 persen, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 51,88 persen.

Sebaliknya, selain Dinas PUPR, sejumlah OPD juga masih memiliki serapan rendah. Bagian Kesejahteraan Rakyat baru merealisasikan 15,67 persen anggaran, disusul Bagian Organisasi 24,61 persen, Kelurahan Wergu Wetan 25,37 persen, dan Bagian Perekonomian 26,75 persen.

Menanggapi rendahnya serapan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menegaskan angka realisasi APBD belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan pelaksanaan proyek fisik di lapangan.

"Meskipun realisasi penyerapan anggaran belum sesuai target awal di semester pertama ini, indikator penyerapan anggaran tersebut belum mencerminkan progres pekerjaan fisik yang dijalankan di Kabupaten Kudus," kata Eko.

Menurutnya, banyak proyek konstruksi menggunakan sistem pembayaran setelah pekerjaan selesai 100 persen atau berdasarkan termin sesuai capaian pekerjaan. Akibatnya, progres fisik di lapangan belum langsung tercermin dalam realisasi keuangan daerah.

"Ada beberapa pekerjaan fisik yang dibiayai secara total hingga selesai oleh pihak ketiga. Setelah pekerjaan selesai 100 persen baru mengajukan tagihan kepada Pemkab Kudus. Ada juga yang dibayarkan berdasarkan termin sesuai progres pekerjaan," ujarnya.

Ia memastikan seluruh proyek pembangunan telah berjalan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan agar penyelesaiannya sesuai jadwal.

"Kami pastikan semua proyek kegiatan sudah jalan. Kalaupun ada yang terlambat kami monitor untuk dilakukan percepatan agar semua bisa selesai pada Oktober atau November 2026," katanya.

Untuk mempercepat realisasi APBD, Pemkab Kudus juga membentuk desk percepatan penyerapan anggaran yang melibatkan Asisten II Sekretariat Daerah guna memonitor pelaksanaan kegiatan di setiap OPD.

Pemkab berharap percepatan pelaksanaan program pada semester kedua tidak hanya meningkatkan serapan APBD, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Editor : Eddie Prayitno