Penguatan Ekonomi Masyarakat Adat Menjadi Kunci Mewujudkan Papua Damai

JAKARTA,iNewsPantura.id – Penguatan ekonomi masyarakat adat menjadi tema utama yang mengemuka dalam Seminar "Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan" yang berlangsung di Auditorium Bahtiar Effendy FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seminar menghadirkan pemerintah pusat, akademisi, tokoh Papua, mahasiswa, dan masyarakat sebagai ruang dialog mengenai strategi percepatan pembangunan Papua yang berpihak pada kesejahteraan Orang Asli Papua.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta luring dari Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta dan sivitas akademika UIN Jakarta, serta lebih dari 150 peserta secara daring yang berasal dari kelompok-kelompok produktif masyarakat Papua dan jejaring BP3OKP.

Dalam paparannya, para narasumber menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Papua tidak dapat dipisahkan dari penguatan kelembagaan masyarakat adat, perlindungan hak ulayat, serta pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Program Papua Produktif dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis budaya dan potensi daerah.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Papua melalui hilirisasi, perluasan akses pasar, penguatan UMKM, digitalisasi perdagangan, serta pengembangan rantai pasok yang lebih efisien. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk-produk asli Papua sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

Kementerian Kebudayaan menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat adat harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Melalui implementasi Jalan Kebudayaan Papua, potensi budaya pada tujuh wilayah adat dioptimalkan sebagai modal pembangunan ekonomi kreatif sekaligus menjaga identitas budaya Orang Asli Papua.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa penguatan implementasi Otonomi Khusus Papua melalui berbagai regulasi nasional memberikan ruang yang semakin besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sesuai karakteristik lokal, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Forum diskusi juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat Papua, khususnya terkait kebutuhan penguatan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur pasar, kemudahan akses perdagangan, peningkatan konektivitas logistik, serta penyediaan pelabuhan khusus yang mampu menekan biaya distribusi produk unggulan Papua.

Seminar ini mempertegas bahwa pembangunan ekonomi masyarakat adat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya saing melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Editor : Suryo Sukarno