Polda NTB Hentikan Kasus Korban Begal Jadi Tersangka di Mataram

MATARAM - Murtede akhirnya menghirup udara bebas setelah Polda NTB menghentikan penyidikan kasusnya sebagai tersangka pelaku pembunuhan dua begal di Lombok Tengah. 

Polisi menilai, tindakan Murtede yang menghilangkan nyawa dua dari empat begal yang merampoknya, karena terpaksa dan membela diri. Sehingga tidak ditemukan perbuatan yang melawan hukum sesuai KHUP dan peraturan Kapolri.

Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar khusus perkara yang dihadiri oleh penyidik, pengawas internal dari Polda, dan ahli pakar hukum pidana, pada Sabtu 16 April 2022.

"Tindakan Murtede menghilangkan nyawa dua dari empat kawasan begal itu merupakan perbuatan pembelaan dan terpaksa. Sehingga tidak ditemukan perbuatan melawan hukum," katanya, Minggu (17/4/2022).

Penghentian penyidikan kasus ini disambut rasa syukur dan gembira oleh Murtede, bersama tim kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Murtede, Djoko Jumadi mengatakan, penghentian penyidikan atau SP3 ini memberikan kepastian hukum dan menjadi momentum bagi penegakan hukum yang berkeadilan oleh aparat kepolisian bagi Murtede.

Penghentian penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara khusus ini dilakukan kepolisian karena persoalan tersebut menjadi perhatian publik.

Sehingga dalam gelar perkara khusus tersebut, penyidik turut melibatkan pengawas internal Polda NTB dan juga ahli pidana.

Karena itu, Kapolda NTB menegaskan bahwa penghentian perkara ini sudah sesuai dengan prosedur yang dasarnya merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 6/2019 Pasal 30 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

"Jika memperhatikan pasal 30 yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana. Penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan," ucap dia.

Begitu juga dengan rujukan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang berkaitan dengan alat bukti yang sah, baik dalam keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka.

Dari rujukan pasal tersebut, disimpulkan bahwa perbuatan AS sebagai pembelaan terpaksa sehingga sampai saat ini tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan materiil.

"Formil sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, materiil tentunya adalah perbuatan yang dilakukan bersangkutan," tutup dia.

Editor : Hadi Widodo