JAKARTA - Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Pemerintah saat ini tengah berencana menerapkan bea meterai sebesar Rp10.000 untuk belanja online.
Berikut fakta-fakta belanja online bakal kena bea materai yang dirangkum Okezone, Senin (20/6/2022):
1. Siapa yang Tanggung
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine menilai pemerintah perlu mengkaji beberapa hal terkait kebijakan bea materai pada platform digital.
Misalnya, Syarat dan Ketentuan mengenai dokumen elektronik seperti apa yang dapat dikenai bea materai.
"Hal lain yang perlu dikaji adalah terkait apakah platform e-commerce yang satu dengan yang lain memiliki sistem yang sama terkait dengan permintaan persetujuan pengguna untuk membaca, memahami, dan menyetujui dokumen elektronik ini? Siapa yang akan menanggung biaya bea materai elektronik ini, pengguna, penjual, atau pihak platform?," terang Pingkan kepada MNC Portal Indonesia.
2. Libatkan Semua Pemangku Kepentingan
Dia menuturkan, pengkajian ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sektor ekonomi digital, seperti para pelaku usaha dan juga para platform e-commerce.
3. Pemerintah Pertimbangkan Pengenaan Tarif Nol Persen
Pingkan menyarankan, sebaiknya pemerintah juga mempertimbangkan pengenaan tarif nol persen dalam pengenaan bea materai elektronik untuk dokumen Syarat dan Ketentuan ini, setidaknya sampai ada kalkulasi yang jelas dan transparan atas potensi kontribusi dari pengenaannya bagi UMKM.
"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan utamanya melalui Direktorat Jenderal Pajak dan juga Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) merupakan dua institusi yang berwenang dalam hal kebijakan mengenai bea materai secara konvensional," sebutnya.
4. Konsultasi Mendalam
Namun, jika e-materai ini nantinya akan dikenakan pada Syarat & Ketentuan dalam transaksi digital melalui platform e-commerce, maka diperlukan konsultasi mendalam antara kedua lembaga tersebut dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang saat ini tengah melakukan harmonisasi mengenai kebijakan ekonomi digital Indonesia.
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait
