MAKKAH - Berkaca pada kasus 46 jamaah haji furoda asal Indonesia yang dideportasi karena visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab. Pihak travelnya pun bukan dari PIHK alias ilegal. Masyarakat diminta waspada atas penawaran travel yang menjanjikan pelayanan haji furoda. Sebab, tidak semua travel bisa memberangkatkan jamaah haji furoda.
Perlu diingat bahwa pemegang visa mujamalah yang biasanya dipakai haji furoda wajib berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menaruh perhatian pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ikut-ikutan menawarkan haji furoda. Padahal, mereka tidak berfungsi sebagai travel yang memberangkatkan jamaah haji.
"Yang jadi perhatian kami masih ada PPIU yang tawarkan visa furoda. Kalau lihat di Instagram, travel itu sebetulnya secara level baru bisa berangkatkan jamaah umrah. Diketahui betul jadi PIHK tidak mudah," tegas Hilman di Makkah, Sabtu (2/7/2022) malam.
"Jadi tidak semua yang berangkatkan jamaah umrah itu bisa berangkatkan jamaah haji khusus," sambungnya.
Pihaknya akan melakukan pemantauan lebih dalam. Dia menyindir pihak travel yang beriklan tidak sesuai faktanya. "Jangan mengelabui masyarakat. Kan masyarakat belum tahu mana PIHK, PPIU yang resmi. Kalau resmi cantumkan nomor izin dan seterusnya," kata Hilman.
Hilman meminta PIHK resmi yang menyediakan visa mujamalah tertib dalam administrasi, terutama dalam pelaporan kepada Kementerian Agama. .
"Kalau PIHK itu disiplin. Misal saya dapat visa 20, 50, itu dilaporkan ke Kemenag. Ada mekanismenya dan itu juga sudah diketahui betul oleh travel-travel karena untuk jadi PIHK syaratnya tidak mudah," katanya
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait
