Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas siap menghadapi gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia.
"Saya sampaikan silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi," kata Presiden dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD 2022, Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Gugatan Uni Eropa ini berawal dari terbitnya kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah (raw material) sejak 2020. Kebijakan itu dianggap melanggar Artikel XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan.
Pemerintah pun memutuskan untuk melawan gugatan Uni Eropa atas sengketa DS 592-Measures Relating to Raw Materials tersebut. Namun, dalam upaya melawan Uni Eropa, pemerintah perlu memperkuat dan melengkapi argumen yang akan dibawa ke WTO.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pemerintah sudah menyampaikan alasan-alasan yang logis kepada WTO terkait stop ekspor nikel. Dirinya meyakini bahwa gugatan tersebut dimenangkan Indonesia.
Selain nikel, Jokowi juga menegaskan bahwa ekspor bahan mentah timah dan bauksit akan segera dihentikan.
"Setelah Nikel distop, walaupun belum rampung di WTO. Kita akan stop tahun ini mungkin timah atau bauksit stop," tutur Presiden.
Presiden pun memerintahkan BUMN, swasta untuk bekerjasama mengolah timah dan bauksit di dalam negeri. Jika belum ada teknologi yang mumpuni, bisa dikerjasamakan dengan pihak lain.
"Kalau belum siap ambil partner asing tidak apa-apa, kenapa kita alergi. Tapi pabrik industrinya ada di dalam negeri," tutur Presiden.
Menurut Presiden, sudah waktunya Indonesia berbenah dengan menyiapkan hilirisasi dan industrialisasi. Pasalnya, keuntungan hilirisasi lebih besar dibanding hanya ekspor bahan mentah.
"Yang tidak berani dilakukan dalam kurun lama sekali yaitu hilirisai, industrialisasi. Sejak zaman VOC, ekspor bahan mentah memang itu paling enak. Batu bara keruk kirim bahan mentah, nikel keruk kirim bahan mentah. Tembaga Freeport keruk kirim bahan mentah," ujarnya.
Bertahun-tahun, kata Jokowi, Indonesia menikmati hal tersebut tapi lupa pondasi industrialiasi. Menurutnya, industrialisasi memberikan untung yang jauh lebih besar pada negara.
"Saya beri contoh nikel ekspor bertahun-tahun nilainya 2014 itu USD1,1 miliar kira kira Rp15 triliun per tahun. Begitu kita stop 2017, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun melompat Rp300 triliun dan itu baru satu komoditi," ujarnya.
Meski kebijakan stop nikel RI digugat Uni Eropa ke WTO, Jokowi mengaku siap menghadapi masalah tesebut. Dirinya memastikan bahwa Indonesia tidak lagi mengirim bahan mentah, nikel.
"Saya sampaikan silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi," tutup Jokowi.
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait
