JAKARTA - Pemerintah RI akan mewaspadai kebijakan antar negara dalam upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tantangan di dalam perumusan kebijakan nasional juga akan semakin tinggi.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani. Kebijakan yang diambil pemerintah kata dia, adalah mempercepat pemulihan ekonomi dengan mewaspadai efek rambatan dari kompleksitas kebijakan antarnegara akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata, tekanan inflasi, dan supply disruption.
Beberapa agenda prioritas seperti koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi (scarring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), peningkatan sistem keuangan yang inklusif, perpajakan internasional, infrastruktur, serta penguatan arsitektur kesehatan global.
Keselarasan kebijakan fiskal dan moneter tersebut akan diperkuat lebih lanjut melalui sinkronisasi dengan kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan."Kompleksitas kebijakan antarnegara baik dari sisi moneter maupun fiskal tersebut berpotensi memicu dinamika arus modal antarnegara yang akan memberikan dampak lanjutan pada volatilitas nilai tukar Rupiah dan pasar keuangan," ujar Sri Mulyani, Rabu (2/2/2022). "KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2022," jelasnya.
KSSK tambah dia, akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi. Pada tahun 2022, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif akan menjadi kunci di dalam menghadapi dinamika global sekaligus menjadi bagian dari upaya mengimplementasikan exit strategy secara bertahap.
"KSSK akan bersama-sama mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Kemenkeu dan BI sebagai focal point di Finance Track dengan dukungan OJK dan LPS akan mengawal pembahasan agenda prioritas Finance Track," ucap Sri.
Sementara itu, pada periode awal pandemi, perspektif kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada menjaga daya beli masyarakat dan mendukung ketahanan dunia usaha.
"Memasuki tahun kedua pandemi di 2021, dilakukan kalibrasi kebijakan yang mulai diarahkan pada upaya menjaga momentum pemulihan yang dilanjutkan dengan upaya mendorong percepatan pemulihan," ungkap Sri Mulyani.
Editor : Muhammad Burhan
Artikel Terkait
