JAKARTA - Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, menjelaskan pemerintah terus memproses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan di Laut.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menghadiri Rapat Pimpinan Bakamla RI 'Mewujudkan Sinergitas Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional', Senin (7/3/2022) di Markas Bakamla RI, Jakarta Pusat.
"RPP dan Omnibuslaw jadi tahap-tahapan yang sudah disepakati oleh Presiden itu ada tiga pertama dikeluarkan pertaruhan pemerintah yang saat ini sedang dibuat di Sekretariat Negara," ujar Mahfud MD.
Ia menyebutkan bahwa saat ini RPP sudah ditandatangani oleh kementerian terkait seperti Menkumham, Menkopolhukam, Menkomarves, dan Mensesneg.
Sebagaimana diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) telah melaksanakan Rapat Terbatas membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sejak 2021 silam.
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait
