KUDUS, iNewsPantura.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan bantuan sebanyak 50 unit gerobak dan tenda usaha kepada pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Kudus. Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi umat berbasis dana abadi umat, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
CEO Solo Peduli, Sidik Ansori, menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian usaha para penerima. Menurutnya, bantuan sarana usaha harus diiringi dengan komitmen menjaga kualitas usaha dan akhlak pelaku UMKM.
“Usaha yang baik harus dibarengi dengan akidah dan etika yang baik. Kalau dijaga, insyaallah usaha akan berkembang dan memberi manfaat berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi BPKH, Dyah Rahayu, menjelaskan bahwa bantuan ini bersumber dari dana abadi umat dengan nilai mencapai Rp240 miliar secara nasional. Program tersebut masuk dalam salah satu dari tujuh asnaf, yakni penguatan ekonomi umat.
“Dana ini harus dimanfaatkan secara amanah. Gerobak dan tenda yang diberikan mohon dijaga dengan sebaik-baiknya, karena manfaatnya bukan hanya untuk penerima, tetapi juga keluarganya,” tegasnya.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengapresiasi dukungan BPKH yang dikawal langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. Ia menilai keberadaan PKL memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah.
“PKL ini ibarat jamur, tumbuh di mana-mana dan menjadi penopang ekonomi. Mereka adalah bos bagi dirinya sendiri dan terbukti mampu mengurangi pengangguran di Kudus,” kata Sam’ani.
Menurutnya, ketergantungan ekonomi Kudus pada industri rokok tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja secara luas. Karena itu, sektor UMKM dan PKL perlu terus didorong. “Kalau punya keyakinan dan kemampuan, seperti kopi street dan usaha kuliner lainnya, pasti akan berkembang,” imbuhnya.
Sementara itu, Wahid menjelaskan bahwa bantuan gerobak dan tenda ini sejalan dengan program nasional pengentasan kemiskinan. Melalui Komisi VIII DPR RI, terdapat anggaran non-APBN yang dialokasikan untuk mendukung usaha kecil dan menengah.
“Ini bukan hanya membantu orang tuanya, tapi juga anak-anaknya. Kita dorong UMKM sekaligus pendidikan melalui PIP, KIP, dan DTSEN,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah program pendukung lainnya, mulai dari bantuan UMKM berbasis Baznas, revitalisasi madrasah, hingga beasiswa pendidikan dari tingkat MI, MA, hingga perguruan tinggi. Pada 2026 mendatang, kuota bantuan PIP direncanakan meningkat hingga 25 ribu penerima.
Salah satu penerima bantuan, Saminah (56), warga Mlati Niritiwo, pedagang nasi goreng yang kini berjualan sotobdi kawasan Sunan Kudus, mengaku terbantu dengan adanya fasilitas usaha tersebut.
“Sebelumnya bikin sendiri, habisnya sampai Rp5–7 juta. Dengan gerobak ini, saya bisa lebih rapi dan pembeli juga makin percaya,” katanya.
Dalam sehari, omzetnya bisa mencapai Rp300 ribu, bahkan meningkat saat akhir pekan dan momen Dandangan.
Hal serupa dirasakan Endah Cahyani (36), penjual jagung bakar dan angkringan di Bale Jagong Pasuruhan. Ia berharap bantuan ini bisa meningkatkan penghasilan dan keberlanjutan usahanya.
“Kalau magrib bisa habis belasan porsi, malam ramai bisa ratusan. Semoga dengan gerobak baru, usaha makin lancar,” ujarnya.
Melalui program ini, pemerintah daerah dan BPKH berharap PKL Kudus semakin berdaya, mandiri, dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
