PURWOREJO , iNewsPantura.id – Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, S.Sos., M.M., melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo, Kamis (13/8). Sidak tersebut dilakukan pada sela-sela kegiatan Forum Konsultasi Publik bertajuk Peningkatan Peran Pentaholix dalam Penanggulangan Bencana di aula kantor BPBD Kabupaten Purworejo.
Dalam kunjungan tersebut, Tunaryo melihat langsung kondisi sarana dan prasarana, termasuk tempat penyimpanan peralatan yang dimiliki BPBD. Pihaknya menemukan keterbatasan ruang di kantor BPBD sehingga sejumlah peralatan harus ditempatkan di lokasi lain.
“Yang pertama, tentunya kita langsung Sidak ke BPBD terkait kebutuhan. Karena pada tahun 2027, BPBD mengajukan untuk pembangunan. Ternyata setelah kita cek, bahkan bukan butuh, lebih dari butuh dengan kondisi yang ada,” kata Tunaryo.
Menurutnya, kondisi penyimpanan peralatan BPBD saat ini perlu mendapat perhatian. Sejumlah peralatan bahkan dititipkan di lokasi yang berada di seberang jalan dan belum memiliki atap yang memadai.
“Alat-alat yang ada di BPBD ternyata dititipkan di seberang jalan yang notabene bahkan tidak ada atap. Atapnya saja belum ada sama sekali,” ungkapnya.
Tunaryo menilai, apabila seluruh peralatan dipaksakan untuk ditempatkan di kantor BPBD saat ini, kapasitas yang tersedia tidak akan mencukupi. “Untuk peralatan kalau ditaruh di lokasi kantor BPBD sendiri sudah tidak akan mencukupi, tidak muat,” jelasnya.
Di sisi lain, Tunaryo mengapresiasi kinerja BPBD Kabupaten Purworejo dalam upaya menekan tingkat kerawanan bencana.
Berdasarkan paparan BPBD, posisi Purworejo yang sebelumnya masuk tujuh daerah paling rawan bencana di Jawa Tengah pada 2023, pada 2025 turun menjadi peringkat ke-17.
“Artinya prestasi itu sangat membanggakan. Yang pasti, kita ingin melihat langsung kondisi BPBD berdasarkan kebutuhan. Ternyata BPBD yang notabene juga bekerja untuk kemanusiaan memang betul harus disupport penuh,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Wasit Diono, mengatakan Forum Konsultasi Publik digelar sebagai ruang untuk memaparkan kondisi dan kebutuhan BPBD, sekaligus membahas rencana kegiatan ke depan.
Dalam forum tersebut, pihaknya juga mengundang DPRD Kabupaten Purworejo. Kehadiran Ketua DPRD dinilai penting agar kondisi BPBD dapat dilihat secara langsung, khususnya terkait kebutuhan peralatan dan sarana pendukung.
“Kami bisa memaparkan secara keadaan nyata atau existing BPBD Purworejo tentang rencana kegiatan, termasuk peralatan. Bagaimana bisa BPBD lebih eksis lagi, tentunya itu harus didukung oleh semua peralatan yang memadai, termasuk dengan SDM-nya dan sebagainya,” ujar Wasit.
Ia menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi BPBD saat ini adalah keterbatasan luas kantor. Sementara itu, jumlah peralatan yang dimiliki semakin banyak sehingga ruang yang tersedia tidak lagi mencukupi.
“Dari sisi kantor, kami memang saat ini luasnya terbatas. Peralatan yang cukup banyak, sehingga untuk menempatkan peralatan-peralatan yang ada di BPBD itu kami sudah tidak muat lokasinya,” ungkapnya.
Karena itu, BPBD mengusulkan adanya penambahan ruang khusus untuk penyimpanan logistik dan berbagai peralatan penanggulangan bencana.
Wasit menyebut Pemkab Purworejo telah mengalokasikan lokasi yang rencananya digunakan sebagai sarana logistik BPBD. Usulan tersebut juga telah dibahas dalam proses pembahasan anggaran bersama TAPD maupun komisi di DPRD.
“Pemda sudah mengalokasikan. Rencananya memang kami sudah mengusulkan tempat untuk sarana logistik,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan sarana tersebut direncanakan masuk dalam program tahun anggaran 2027. Sementara untuk tahun 2026 ini, pengusulan diarahkan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Pada tahun 2027, ya. Di anggaran perubahan tahun 2026 ini DED-nya, tapi pelaksanaan nanti di tahun 2027,” tandasnya.
Editor : Suryo Sukarno
