"Sudah enam bulan kami menunggu namun sampai saat ini sisa pembayaran sebesar 50 miliar belum di terima," katanya.
Boby mengaku 24 vendor dari bidang konsumsi merupakan masyarakat biasa yang dipekerjaan selama PON. "Ada sopir, penjual sembako yang barang dagangan dibeli dan belum di bayar, penjual buah, pegawai catering dan lainnya semuanya berharap agar pemerintah segera membayarnya, agar mereka bisa ikut lebaran" singkatnya.
Ketua Harian PB PON XX Papua Yunus Wonda saat dikonfirmasi menjelaskan kegiatan konsumsi berada di tangan pemerintah pusat dan mempersilakan menanyakannya ke Kemenpora.
Sedangkan Sesmenpora Jonni Madrizal mengakui pihaknya terus mendorong pihak BPKP melakukan percepatan review LPJ PON Papua.
Sementara itu, Humas BPKP Ristiandi Wijarnarko mengakui pihaknya sudah menyelesaikan review LPJ PON XX Papua dan hasilnya berdasarkan surat No. SP-91/D2/01/2022 sudah di laporkan ke Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan dengan tembusan ke Kemenpora.
Di tempat terpisah, Humas DJA Kemenkeu Tamzis menjelaskan meski pihaknya sudah menerima hasil review LPJ PON dari BPKP tidak semata-mata anggaran bisa dicairkan karena pihaknya masih menunggu surat selanjutnya dari Kemenpora agar pencarian bisa dilakukan.
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait
