PURWOREJO,iNewsPantura.id – Beragam kebutuhan warga Desa Kedunglo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, mengemuka dalam reses anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Fraksi Golkar, Dwi Hartati, S.Sos.
Reses masa persidangan III Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Kemiri, Pituruh dan Bruno tersebut menjadi kesempatan bagi warga menyampaikan langsung sejumlah persoalan di lingkungannya. Kegiatan berlangsung di rumah Wawan Pujianto, Sabrang Wetan, Desa Kedunglo, dengan dihadiri masyarakat setempat.
Kepala Dusun 3 Sabrang Wetan, Muhyanto, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dwi Hartati. Menurutnya, pertemuan tersebut penting agar kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat.
Salah satu aspirasi yang kembali disampaikan adalah pembangunan Masjid Al Iman. Warga berharap proposal pembangunan tempat ibadah tersebut dapat terus dikawal hingga memperoleh dukungan.
Dwi Hartati mengatakan proposal pembangunan Masjid Al Iman memang telah diterimanya. Ia memastikan aspirasi tersebut akan tetap diperjuangkan sesuai kemampuan dan mekanisme yang berlaku.
“Proposal pembangunan masjid sudah dititipkan kepada saya. Sebagai wakil rakyat, tentu tetap saya kawal dan saya usahakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa terealisasi,” katanya.
Selain masjid, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain. Toat mengusulkan bantuan tratag untuk menunjang kegiatan masyarakat. Sementara kelompok PKK Sabrang Wetan mengusulkan bantuan seragam bagi anggotanya.
Dari kalangan pemuda, Karang Taruna mengusulkan pembangunan pos kampling. Fasilitas tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung kegiatan ronda sekaligus menjaga keamanan lingkungan.
Warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan usaha tani yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas pertanian dan memudahkan akses masyarakat menuju lahan.
Dwi menjelaskan, seluruh aspirasi tersebut tetap dicatat untuk ditindaklanjuti. Namun, mekanisme penganggaran membuat tidak semua usulan bisa langsung dimasukkan ke program pokok pikiran (pokir) DPRD.
Menurutnya, terdapat ketentuan mengenai jenis program yang dapat diakomodasi melalui pokir. Beberapa bentuk bantuan yang sebelumnya dapat diusulkan juga belum tentu tersedia pada tahun berjalan.
“Silakan semua aspirasi disampaikan. Tetapi memang harus disesuaikan dengan kamus pokir. Ada beberapa jenis bantuan yang sebelumnya bisa diberikan, tetapi untuk tahun ini belum tentu bisa,” jelasnya.
Untuk kebutuhan tratag, misalnya, Dwi menyebut usulan tersebut belum dapat dimasukkan melalui pokir pada tahun berjalan. Ia akan melihat kemungkinan dukungan melalui skema lain. Sedangkan usulan seragam PKK diminta kembali disampaikan dalam pertemuan berikutnya karena program yang tersedia saat ini sudah penuh.
Terkait usulan pos kampling, Dwi menyatakan akan membicarakannya lebih lanjut dengan pihak terkait. Aspirasi tersebut belum termasuk dalam kamus pokir, namun tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam dialog tersebut, warga juga menyinggung persoalan akses layanan kesehatan. Muhyanto berharap masyarakat yang mengalami kendala biaya, termasuk ibu hamil dan keluarga dengan balita, tidak ragu meminta pendampingan agar bisa memperoleh layanan kesehatan.
wi menyatakan siap membantu mengawal persoalan tersebut sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Reses ini sekaligus menunjukkan beragam kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Aspirasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh fasilitas ibadah, kegiatan sosial, keamanan lingkungan, pertanian hingga akses kesehatan.
Melalui forum tersebut, warga dapat mengetahui secara langsung mana aspirasi yang memungkinkan diperjuangkan melalui pokir maupun yang harus ditempuh melalui program lainnya.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
