PURWOREJO,iNewsPantura.id – Rentetan kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purworejo mendapat sorotan DPRD.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG memperketat pengawasan, terutama terhadap proses pengolahan hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.
Ivan mengatakan, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan keamanan makanan bagi para siswa benar-benar terjamin.
“Kami turut prihatin atas kejadian keracunan massal yang terjadi. Semoga anak-anak lekas membaik, segera diberikan kesehatan dan bisa kembali bersekolah,” kata Ivan, Jumat 25 september 2026.
Menurut dia, seluruh SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap standar tersebut dinilai penting karena menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.
“Semua SPPG harus mematuhi SOP dapur. Karena fakta di lapangan masih banyak dapur yang belum berstandar,” tegasnya.
Ivan juga meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purworejo meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh SPPG. Pengawasan tidak cukup dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi harus dilaksanakan secara berkala dan langsung di lapangan.
“Kami meminta Korwil BGN Purworejo melakukan pengawasan lebih ketat dan pembinaan kepada semua SPPG secara berkala,” ujarnya.
Selain BGN, Satgas MBG tingkat kabupaten juga diminta lebih aktif melakukan pemantauan. Menurut Ivan, pengawasan harus bersifat proaktif untuk mengetahui persoalan yang muncul sebelum berkembang menjadi kasus.
“Satgas tingkat kabupaten harus bertindak tegas. Jangan hanya bergerak setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga memantau langsung ke lapangan dan mendengarkan suara masyarakat,” imbuhnya.
Ivan menilai masih ada persoalan dalam pelaksanaan MBG yang berpotensi tidak terungkap karena siswa maupun orang tua merasa khawatir menyampaikan keluhan.
“Realitanya, banyak masalah yang tidak terekspos karena siswa dan orang tua merasa takut akan terjadinya intimidasi,” ungkapnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Purworejo mengingatkan pihak sekolah agar terbuka apabila terjadi persoalan terkait makanan MBG. Kepala sekolah di semua jenjang pendidikan penerima program diminta segera melaporkan kejadian agar dapat ditindaklanjuti.
“Jangan sampai kepala sekolah bermain mata dengan pemilik SPPG dengan menutupi kejadian ketika terjadi permasalahan. Ini menyangkut nyawa anak bangsa,” tegas Ivan.
Menurutnya, keterbukaan menjadi bagian penting dalam pengawasan program. Setiap keluhan maupun kejadian yang berkaitan dengan keamanan makanan harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak lebih luas.
Selain keamanan makanan, Ivan turut menyoroti tata kelola anggaran dalam pengadaan bahan baku MBG. Ia meminta yayasan atau pengelola SPPG memastikan anggaran pembelian bahan makanan digunakan sesuai peruntukannya.
“Uang belanja bahan baku makanan harus betul-betul dibelanjakan. Jangan sampai terjadi mark up atau penggelembungan harga dengan modus belanja di koperasi yayasan itu sendiri,” katanya.
Ia juga meminta mekanisme penunjukan pemasok dilakukan secara transparan. Menurutnya, pemasok seharusnya tidak memiliki konflik kepentingan dengan yayasan pengelola SPPG.
“Jangan seolah-olah menunjuk supplier, padahal orang tersebut masih bagian dari yayasan sendiri,” tegasnya.
Ivan menegaskan program MBG memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, pelaksanaan di lapangan harus dijaga agar tujuan program tidak terganggu oleh persoalan dalam pengelolaan.
“Jangan sampai program yang bertujuan baik dari Presiden justru pada tataran pelaksanaan menimbulkan masalah akibat para pelaku di lapangan tidak profesional dan hanya mengejar keuntungan semata,” tandasnya.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
