KENDAL,iNewsPantura.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan tren penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal mencatat, jumlah penduduk miskin pada 2026 sebanyak 80.280 orang, turun 3.450 orang dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 83.730 orang.
Persentase penduduk miskin juga turun dari 8,40 persen menjadi 8,07 persen. Capaian ini menjadi salah satu indikator yang dibahas dalam kegiatan Statistical Coaching Clinic (SCC) bertema “Sosialisasi DTSEN dan Kemiskinan Kabupaten Kendal 2026” di Ruang Ngesti Widhi, Sekretariat Daerah Kendal, Kamis 22 oktober 2026.
Kegiatan yang digelar BPS Kendal bersama Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 tersebut diikuti 65 peserta dari unsur pemerintah, media, akademisi, kawasan industri, dan pelaksana program sosial.
Kepala BPS Kabupaten Kendal, Ade Sandi Parwoto, memaparkan perkembangan indikator kemiskinan sekaligus menjelaskan pentingnya memahami data secara menyeluruh. Sebab, angka kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.
Dua indikator lainnya menunjukkan perbaikan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 1,47 pada 2025 menjadi 1,11 pada 2026. Adapun indeks keparahan kemiskinan (P2) turun dari 0,35 menjadi 0,22.
Penurunan P1 menunjukkan semakin kecilnya rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara penurunan P2 menggambarkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Di sisi lain, garis kemiskinan Kabupaten Kendal pada 2026 meningkat menjadi Rp585.275 per kapita per bulan, dari Rp521.061 pada 2025.
Kenaikan ini perlu dipahami secara tepat. Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Peningkatannya tidak otomatis menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Berdasarkan paparan dalam kegiatan tersebut, indikator persentase, kedalaman, dan keparahan kemiskinan Kendal pada 2026 juga berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional.
Selain membahas angka kemiskinan, forum tersebut menyoroti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama terkait perubahan desil dan penggunaannya dalam program perlindungan sosial.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, saat membuka kegiatan, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, media, akademisi, dan pelaksana program sosial untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
Perubahan desil kerap menjadi perhatian karena berkaitan dengan data kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Desil menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan berdasarkan data dan metode yang digunakan. Namun, posisi desil tidak secara otomatis menentukan seseorang berhak atau tidak berhak menerima bantuan sosial karena setiap program memiliki ketentuan tersendiri.
Karena itu, pemahaman terhadap DTSEN dinilai penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan perubahan data maupun status bantuan yang diterima.
Forum tersebut diikuti antara lain oleh organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Wartawan Kendal (Forwaken), akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, perwakilan Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekretaris Daerah Kendal Agus Dwi Lestari membuka rangkaian kegiatan dengan sambutan, sedangkan diskusi dipandu Ketua Forwaken Iswahyudi.
Melalui kegiatan ini, BPS dan Pemkab Kendal mendorong peningkatan literasi statistik agar data kemiskinan dan DTSEN dapat dipahami secara akurat. Data tersebut diharapkan menjadi landasan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
