PEKALONGAN, iNews.id — Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan di Kota Pekalongan menjadi masalah yang masih perlu mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Disinyalir, rendahnya tingkat keterlibatan perempuan tersebut akibat pengaruh budaya patriarki yang masih cukup kuat mengakar di masyarakat. Oleh sebab itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, Nur Agustin mengungkapkan, perlunya strategi pengarusutamaan gender.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, Nur Agustin mengungkapkan, strategi pengarusutamaan gender ini dimaksudkan agar masyarakat Kota Pekalongan menyadari pentingnya berbagi peran dalam pembangunan keluarga dan masyarakat tanpa memandang perbedaan jenis kelamin.
Strategi ini, menurut Nur Agustin, akan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya berbagi peran dalam pembangunan, mulai dari tingkat keluarga hingga masyarakat luas, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. Dengan begitu, indeks pemberdayaan perempuan pun dapat ditingkatkan.
Nur Agustin menyoroti peran perempuan di bidang manajerial atau profesional di Kota Pekalongan sudah cukup baik. Sayangnya, hal itu tidak terjadi pada bidang parlemen. Di bidang ini, peran perempuan di Kota Pekalongan masih sangat terbatas. "Indikator penunjang yakni peran perempuan di parlemen harus ditingkatkan, kemudian perempuan sebagai manajerial atau profesional sudah cukup bagus angkanya. Selanjutnya yang ketiga sumbangan pendapatan yang kurang perlu ditingkatkan," jelas Agustin.
Menurut Agustin, keterlibatan perempuan dalam parlemen menjadi kesempatan bagi perempuan agar dapat menyampaikan aspirasi maupun gagasan tentang arah ke depan pembangunan. Terutama, dalam konteks pemberdayaan perempuan.
Editor : Ribut Achwandi
Artikel Terkait
