PEKALONGAN, iNews.id – Pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Kota Pekalongan masih terkendala oleh minimnya alokasi anggaran. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan yang dilaksanakan Selasa (7/6/2022) kemarin di ruang Jetayu, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
Menyikapi hal tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo mengungkapkan, alokasi anggaran yang direncanakan dalam mendukung percepatan program tersebut akan melibatkan seluruh komponen yang ada. Ia menekankan, penyusunan perencanaan tersebut harus menyasar pula pada seluruh perangkat daerah. Nantinya, perangkat-perangkat daerah ini akan mengawal dan mensinkronkan program tersebut di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Selain itu, Cayekti juga menegaskan, keterlibatan organisasi perempuan yang ada di kota Pekalongan juga sangat dibutuhkan. Menurutnya, sepak terjang organisasi perempuan dinilai memiliki potensi besar sebagai motor penggerak untuk mendukung pembangunan yang responsif gender.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri maka kita juga mengundang dari luar OPD seperti organisasi perempuan, organisasi perempuan keagamaan, termasuk instansi vertikal dalam rangka untuk memperkaya inventarisasi atas kebutuhan dan permasalahan yang ada di kota Pekalongan terkait masalah gender,” katanya.
Meski begitu, Cayekti mengakui, pihaknya masih memerlukan masukan terkait kebutuhan dan informasi permasalahan-permasalah gender. Khususnya, di kota Pekalongan. Informasi tersebut nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan di dalam menyusun rencana penganggaran daerah yang responsif gender dan terkonstruksi.
Tidak hanya itu, Cayekti juga meminta, agar upaya peningkatan kemampuan anggota kelompok kerja PUG dalam mengenali isu gender segera dilakukan. Dengan begitu, penyebarluasan informasi tentang konsep gender pun dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.
Editor : Ribut Achwandi
Artikel Terkait
