PEKALONGAN, iNewsPantura - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan akhirnya resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
IAIN Pekalongan sah berubah menjadi UIN KH Abdurrahman Wahid setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tertanggal 8 Juni 2022.
Setelah terbitnya Perpres itu, otomatis Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Proses transformasi kelembagaan IAIN Pekalongan menjadi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dirintis sejak awal tahun 2020 dengan mengajukan proposal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Presentasi proposal, argumentasi distingsi, dan verifikasi data telah dilakukan. Harmonisasi dengan berbagai pihak, khususnya Kementerian terkait juga telah diupayakan hingga akhirnya terbit PP No 86/2022.
Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag seperti yang dikutik dalam laman IAINPekalongan.ac.id menyampaikan bahwa pencapaian itu merupakan hasil dari kerja keras dan kerjasama seluruh pihak.“Saya bersama keluarga besar IAIN Pekalongan tentunya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses transformasi menjadi UIN K.H Abdurrahman Wahid, khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kemenpan-RB, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan secara khusus kepada Kementerian Agama: Gus Menteri, Bapak Sekjen, Dirjen, Direktur, Kasubdit Kelembagaan, dan Biro Ortala," tandasnya.
Editor : Muhammad Burhan
Artikel Terkait
