Pajang Keranda Mayat, Ampera Tuntut Pelonggaran PPKM di Pemalang

PEMALANG, Pantura.iNews.id - Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (Ampera) menuntut pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Pemalang, Kamis, 12 Agustus 2021. Dalam aksi damai yang digelar di halaman Padepokan Lintang Kemukus, Kelurahan Paduraksa, itu dihadirkan 2 keranda mayat bertuliskan mati corona dan mati lapar sebagai simbol kondisi pilihan masyarakat yang dialami saat ini.

Ratusan orang dari unsur pekerja seni ini menganggap aturan pembatasan yang tak jelas sampai kapan berakhirnya ini dianggap terlalu membebani ekonomi masyarakat seni. Mereka menyampaikan aspiranya kepada Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat yang hadir menemui peserta aksi.

Baca Juga

Terima Sembak, Buruh di Pemalang Ingin Jualan Nasi

Andi Rustono, Mansur Hidayat (Wakil Bupati Pemalang), Heru Kundhimiarso. Foto: Candra Suciawan

"Selain itu keefektifannya dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 juga masih dipertanyakan karena tidak ada kajian ilmiah yang dilakukan sebelumnya," kata kordinator aksi, Andi Rustono.

Andi mencontohkan pembatasan yang dianggap tidak relevan adalah pemberlakuan jam malam dan penyekatan jalan-jalan protokol. Kebijakan tersebut justru mengingatkan pada masa darurat militer. 

Baca Juga

Rapat Paripurna RPJMD Pemalang Molor, BR Center:Cermin Buruk Komunikasi Politik Eksekutif-Legislatif

Andi pun menyinggung soal pembatasan pelaksanaan acara sosial budaya, di mana kegiatan tersebut sebagai sumber ekonomi para pekerja seni selama ini.

"Masyarakat seni masih dianggap objek yang mesti dikambing-hitamkan sebagai kelompok yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus corona. Padahal jika kita mau, mari mencari solusi bersama. Jika harus menaati protokol kesehatan yang ketat kami pun siap. Jika pelarangan-pelarangan tanpa solusi masih diterapkan kami secara tegas menolak," katanya.

Senada dengan Andi, perwakilan peserta aksi lainnya, Heru Kundhimiarso mengatakan, Pemkab Pemalang terlalu lebay dalam membuat aturan pembatasan. Dia mencontohkan di daerah lain sudah tidak ada penyekatan jalan protokol dan pemadaman lampu jalan.

"Kami mohon dengan sangat Pemkab bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Kami semua tidak akan membuat rusuh, kami hanya ingin bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kami tidak bisa selalu mengharapkan bantuan," kata Kundhi.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan saat ini pelonggaran pembatasan sudah dijalankan tapi tidak semuanya. Dia mencontohkan terkait dengan penyekatan jalan beberapa ruas jalan yang sebelumnya ditutup sudah dibuka.

"Hanya ada 3 titik sekarang yakni Gandulan, alun-alun, dan ruas jalan depan Pasar Beji yang masih ditutup. Untuk pemadam lampu jalan di malam hari kami sudah koordinasikan dengan Kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya untuk dinyalakan mulai malam ini. Ini dilakukan untuk aktivitas ekonomi warga supaya tetap berjalan. Jadi intinya selain aktivitas jual beli sebaiknya tidak usah. Dan protokol kesehatan juga tetap harus ditaati," katanya.

Editor : Amin Nurrokhman