Komisi II DPR: Tentara dan Polisi Wajib Hadir di Tengah Masyarakat, Bukan Perang Konvensional

BLORA, iNewsPantura.id - Azis Subekti, Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)- RI dari Fraksi Gerindra, mengaggapi soal program Makan bergizi gratis (MBG) yang lagi rame di Blora, Jawa Tengah terkait keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Kodim.

Ia menjelaskan bahwa TNI-POLRI orang - orangnya itu menjadi katalisator, supaya programnya jalan cepat. Tapi Ia berharap adanya partisipasi masyarakat. 

Baca Juga

Generasi Muda Didorong Jadi Agen Perubahan dalam Kawal Kebajikan Pancasila

Ditambahkan Azis, maksutnya Presiden adanya MBG itu, supaya ada partisipasi masyarakat, jangan ada lagi timbul adanya kapitalis - kapiltalis baru dengan adanya dapur.

"Sebagai bangsa, sebagai TNI sekarang tidak perang konvensional seperti dulu pakai senjata. Kita ingat bahwa tantangan besar yang dihadapi oleh negara ini, pertama ketersidiaan energy, kedua ketersediaan pangan , ketiga ketersediaan air. Tentara sudah tidak waktunya lagi sekarang perang konvensional angkat senjanta, Dia harus berada di masyarakat termasuk POLRI", ungkapnya. 

Menurutnya, yang namanya kerusuhan, keos itu jangan dicari hulunya, akarnya, yaitu keadilan. Akarnya adalah penanganan terhadap kehidupan masyarakat ini, yang kemudian membuat keadilan itu mengakar. 

Baca Juga

Demokrat Bantah Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi, dr. Raja Faisal: Kami Tak Terkait

"Itulah diperlukan kehadiran temen - temen Tentara, polisi dan kita semua. Dan kita memandang bahwa Tentara, Polisi, ASN ini memiliki organ yang bisa kebawah yaitu hulu, kemudian menjadi katalisator masyarakat umum untuk masuk", imbuhnya.

Ditanya soal siapa pengawas MBG, Azis mengaku belum mempelajari secara keselurahan tentang hal itu. Namun ia mengatakan bahwa di MBG itu ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai kepala dapur, dalam koordinasi Badan Gizi Nasioanal (BGN).

"Ini badan baru yang menyelenggarakan sebuah pekerjaan yang tidak kecil, mohon bersabarlah, penyempurnaan - penyempurnaan ituharus kita lakukan ", ujarnya.

Baca Juga

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Firnando Ganinduto Ajak Warga Jadi Garda Depan NKRI

Ditambahkan Azis, sebagai anggota DPR yang memiliki fungsi pengawasan, juga boleh/harus ikut melakukan pengawasan terhadap MBG. Karena Program itu kongruen dengan Komisi yang ada di DPR.

"Jadi anggota DPR kalau turun, walaupun saya komisi 2, saya harus menerima masukan, kritikan, keluhan dari siapa saja yang mendapatkan asas mafaat dari dapur itu", tutupnya.

Editor : Suryo Sukarno