Tanggul Darurat Longsor, Warga Kebonharjo Kendal Terpaksa Swadaya  Perbaiki Tanggul

KENDAL,iNewsPantura.id  – Longsornya tanggul darurat Kali Bodri di wilayah Desa Kebonharjo kembali memunculkan sorotan terhadap lambannya penanganan pemerintah daerah. Di tengah kondisi tanggul yang dinilai kritis dan membahayakan, warga justru terpaksa bergerak sendiri dengan melakukan perbaikan secara swadaya karena belum adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Kendal.
Kepala Desa Kebonharjo, Edi Lukman, menyebut longsor terjadi meskipun tinggi muka air di Bendung Juwero saat itu masih berada di kisaran 200 sentimeter, yang seharusnya masuk kategori aman. Namun kenyataannya, bagian bawah tanggul justru mengalami longsor dan berpotensi memicu kerusakan lanjutan.
“Yang longsor adalah tanggul paling bawah. Kalau tidak segera ditangani, tanah di atasnya bisa ikut tertarik. Ini jelas sangat mengkhawatirkan,” ujar Edi Lukman.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada anggaran penanganan dari pemerintah. Setelah berkomunikasi dengan PSDA Kali Bodri Provinsi Jawa Tengah, pihak desa mendapatkan informasi bahwa belum tersedia alokasi anggaran untuk perbaikan. Sementara itu, keterbatasan anggaran desa juga membuat pemerintah desa tidak mampu menutup seluruh kebutuhan biaya.
“Anggaran desa setelah ada pengurangan tidak sanggup meng-cover biaya perbaikan. Karena tidak ada bantuan dari pemerintah dan kondisinya darurat, warga akhirnya sepakat urunan,” imbuhnya.
Perbaikan tanggul direncanakan menggunakan pemasangan trucuk bambu dan jumbo bag di sisi dalam tanggul bawah dengan panjang sekitar 50 meter. Pelaksanaan teknis pengerjaan diserahkan kepada tim PSDA Kali Bodri Provinsi Jawa Tengah karena membutuhkan keahlian khusus.
Sikap swadaya warga ini mendapat perhatian dari Perkumpulan Petak Bodri. Ketua perkumpulan tersebut, Arif Fajar Hidayat, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya respons pemerintah terhadap persoalan infrastruktur kritis.
“Ini bukan hanya terjadi di Kebonharjo. Sebelumnya Desa Cepiring, ke depan Desa Lanji dan Desa Purwosari juga berpotensi mengalami hal serupa. Warga sudah sadar bahaya, tapi pemerintah justru lamban,” kata Arif.
Menurutnya, meskipun pengelolaan Kali Bodri berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kendal seharusnya dapat bergerak cepat dengan mengalokasikan dana tidak terduga (DTT) untuk penanganan darurat.
“Tanggulnya sudah kritis. Mestinya bisa pakai DTT. Ini menyangkut keselamatan warga. Nunggu apa lagi? Nunggu jebol lagi?” tegasnya.
Arif juga menyoroti fakta bahwa tanggul darurat di Desa Kebonharjo baru selesai dibangun pada November 2025, namun sudah mengalami longsor hanya dua bulan kemudian saat debit air masih dalam batas aman.
“Ini menunjukkan tanggul darurat tidak cukup kuat. Pemerintah seharusnya segera membangun tanggul permanen, bukan menunggu korban atau bencana lebih besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama kepala desa yang wilayahnya memiliki tanggul kritis akan terus mengawal janji Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin terkait alokasi anggaran tahun 2026 untuk pembangunan tanggul permanen Kali Bodri.
“Kami akan terus menagih janji pemerintah agar tanggul permanen segera direalisasikan. Jangan sampai warga terus menjadi korban kelambanan kebijakan,” pungkas Arif.

Editor : Eddie Prayitno