Daya Beli Anjlok, Biaya Digital Mencekik: UMKM Hadapi Tekanan Ganda

PURWOKERTO ,iNewsPantura.id – Pelemahan daya beli masyarakat yang dipicu perlambatan ekonomi dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai dirasakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sisi lain, UMKM juga menghadapi tantangan baru berupa tingginya biaya operasional di ekosistem digital yang belum diimbangi dengan literasi bisnis yang memadai.

Ketua UMKM Rumah Sandi Uno DPD Banyumas, Yuli Nurani, mengatakan UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Karena itu, keberlangsungan usaha harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

"UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dan penyerap tenaga kerja. Diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan usaha, seperti memperluas akses pasar, mendorong belanja produk lokal, serta memberikan kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan. Dengan dukungan semua pihak, UMKM akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan kembali tumbuh di tengah tantangan ekonomi saat ini," ujar Yuli Nurani.

Ia menambahkan, kondisi omzet yang belum stabil juga berdampak terhadap kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
"Dengan omzet yang belum stabil, tentu akan memengaruhi penilaian pembiayaan dari perbankan. Akibatnya, angsuran berpotensi mengalami kendala karena kemampuan bayar pelaku usaha ikut menurun," tambahnya.

Kondisi tersebut juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha kuliner di Purwokerto. Pemilik Kedai Dapourasta, Septani Dwi Astuti, mengaku penurunan daya beli masyarakat sangat memengaruhi omzet usahanya.
"Betul sekali, sangat berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat akibat faktor ekonomi dan adanya PHK. Selain itu harga bahan baku juga mengalami kenaikan, sehingga pendapatan yang diterima UMKM ikut berkurang," ungkap Septani.
Menurutnya, pelaku UMKM kini menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi jumlah pembeli menurun, sementara di sisi lain biaya produksi terus meningkat sehingga keuntungan usaha semakin menipis.

Menanggapi kondisi tersebut, Dosen Akuntansi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof. Dr. Yanuar E. Restianto, S.E., M.Acc., Ak., CA., CPA, menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memang memberikan dampak yang berbeda pada setiap sektor UMKM.

"Efisiensi belanja pemerintah, seperti pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat, maupun berbagai kegiatan di luar kantor, secara langsung memengaruhi UMKM yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah tersebut. Misalnya usaha percetakan, katering, penyedia suvenir, jasa event organizer, hingga pelaku usaha perhotelan dan transportasi."

"Namun demikian, tidak semua sektor UMKM mengalami dampak yang sama. Pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun beberapa sektor produksi pangan relatif tidak terlalu terdampak karena sumber permintaannya berasal dari kebutuhan masyarakat yang lebih stabil."
Menurut Prof. Yanuar, yang perlu menjadi perhatian adalah proporsi sektor yang terdampak dibandingkan dengan yang tidak terdampak. "Jika dilihat secara keseluruhan, kelompok UMKM yang terdampak oleh efisiensi belanja pemerintah tampaknya masih lebih besar dibandingkan sektor yang relatif tidak terdampak. Karena itu, kebijakan efisiensi perlu diimbangi dengan strategi yang mampu menjaga keberlangsungan usaha, agar perlambatan belanja pemerintah tidak menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian daerah."

Prof. Yanuar menambahkan, di tengah kondisi tersebut, narasi digitalisasi UMKM juga perlu dikaji secara lebih kritis agar tidak hanya berorientasi pada capaian statistik, tetapi benar-benar memperkuat daya tahan dan daya saing pelaku usaha.

Prof. Yanuar menilai keberhasilan digitalisasi UMKM selama ini masih lebih banyak diukur dari angka statistik dibanding kualitas transformasi yang benar-benar terjadi.
Menurutnya, jutaan UMKM yang telah masuk ke platform digital belum tentu memiliki kesiapan literasi digital yang memadai. Banyak pelaku usaha masih belajar secara otodidak menggunakan media sosial, marketplace, hingga sistem pembayaran digital tanpa pendampingan yang berkelanjutan.

"Narasi keberhasilan digitalisasi sering kali hanya diukur dari banyaknya UMKM yang memiliki akun marketplace atau menggunakan QRIS. Padahal indikator yang jauh lebih penting adalah seberapa siap mereka bertahan di ekosistem digital dengan fondasi literasi yang kuat serta memahami etika dan keamanan data," jelasnya.

Prof. Yanuar menjelaskan, rendahnya literasi digital membuat banyak UMKM rentan terhadap berbagai persoalan, mulai dari salah strategi pemasaran digital, pemborosan biaya iklan media sosial, hingga menjadi korban penipuan siber seperti pencurian OTP, aplikasi palsu, maupun pesanan fiktif.
Ia juga mengkritisi kondisi marketplace yang dinilai semakin membebani pelaku usaha melalui berbagai potongan biaya layanan.

"Marketplace seharusnya menjadi salah satu saluran distribusi, bukan satu-satunya tempat bergantung. Jika seluruh penjualan hanya bergantung pada platform digital, UMKM berpotensi menjadi buruh digital yang bekerja keras tetapi sebagian besar nilai ekonominya justru dinikmati oleh platform," katanya.
Menurut Prof. Yanuar, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan pendampingan nyata kepada UMKM, bukan sekadar menyelenggarakan seminar atau pelatihan sesaat.

Ia mengusulkan pembentukan klinik bisnis digital yang melibatkan dosen dan mahasiswa untuk mendampingi UMKM secara berkelanjutan, mulai dari penguatan strategi bisnis, pemasaran digital, keamanan siber, hingga penyusunan standar operasional usaha.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memperkuat perlindungan terhadap UMKM melalui pengawasan struktur biaya marketplace, peningkatan literasi digital, serta pembentukan mekanisme perlindungan terhadap kejahatan siber yang menyasar pelaku usaha.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung, para pelaku usaha berharap keberpihakan terhadap UMKM tidak berhenti pada slogan digitalisasi semata. Dibutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia perbankan, dan masyarakat agar UMKM mampu bertahan, berkembang, serta tetap menjadi fondasi utama perekonomian nasional.

Editor : Suryo Sukarno