18.849 Desa Jadi Binaan Kampus, Pemerintah Perkuat Strategi Pengentasan Kemiskinan

SALATIGA,iNewsPantura.id – Pemerintah mendorong perubahan arah penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos), tetapi juga mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan setiap anggaran negara untuk penanggulangan kemiskinan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap rupiah yang keluar dari APBN kita adalah anggaran untuk memandirikan masyarakat,” tegas Muhaimin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).

Menurut Muhaimin, penanganan kemiskinan perlu diarahkan pada program yang dapat memperluas akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, hingga mendorong kenaikan pendapatan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, warga yang memiliki potensi untuk mandiri diharapkan dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi produktif.

Meski demikian, ia menekankan bahwa bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi kelompok rentan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara itu, masyarakat yang masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri perlu memperoleh dukungan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

Perubahan pendekatan ini menempatkan pemberdayaan sebagai bagian penting dari upaya memutus ketergantungan ekonomi. Penanganan kemiskinan tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga perlu memperkuat kemampuan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Selain pemberdayaan ekonomi, Muhaimin menyoroti persoalan pengangguran di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Ia menyebut sekitar 1,6 juta lulusan SMK masih menganggur sehingga diperlukan pembenahan pendidikan agar keterampilan lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurutnya, pendidikan dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kelas ekonomi masyarakat. Karena itu, penguatan keterampilan dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan.

“Pendidikan mulai dari menengah hingga perguruan tinggi adalah cara kita memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kelas ekonomi masyarakat kita,” ujarnya.

Kondisi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Kampus tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga dapat menjadi mitra dalam mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi desa, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia.

Dalam Rakornas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, mengungkapkan jumlah desa binaan perguruan tinggi meningkat dari 17.108 desa pada 2025 menjadi 18.849 desa pada 2026.

Pada 2025, sebanyak 250 perguruan tinggi telah mengimplementasikan komitmen pendampingan desa. Bahkan, 10 perguruan tinggi berkontribusi terhadap 12.056 desa binaan.

Selain pendampingan desa, dukungan juga diberikan melalui pengembangan sumber daya manusia. Sebanyak 12 perguruan tinggi berkomitmen menyediakan beasiswa bagi 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa.

Program beasiswa tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan para kader yang terlibat langsung dalam pembangunan desa. Dengan kapasitas yang lebih baik, mereka diharapkan mampu membantu masyarakat mengembangkan potensi lokal dan mendorong kegiatan ekonomi produktif.

Sejumlah perguruan tinggi yang terlibat dalam program tersebut antara lain Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Hasanuddin, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Kristen Duta Wacana.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada pendampingan, tetapi menghasilkan peluang kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.

Perluasan desa binaan dan dukungan pendidikan bagi kader menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan pendampingan tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata pada pendapatan, kesempatan kerja, dan kemandirian ekonomi warga.

Editor: Eddie Prayitno