Hadapi Ancaman Rob Pekalongan, Mangrove hingga Batik Ramah Lingkungan Jadi Strategi Adaptasi

SEMARANG,iNewsPantura.id – Ancaman banjir rob, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan muka tanah terus membayangi masyarakat pesisir Kota Pekalongan.

Tak hanya merendam permukiman, kondisi tersebut juga mengganggu sanitasi, mengancam ketersediaan air bersih, serta menekan penghidupan warga.

Untuk memperkuat ketahanan masyarakat, KEMITRAAN melalui Program Adaptation Fund Pekalongan mendorong strategi adaptasi perubahan iklim yang memadukan perlindungan lingkungan, penguatan ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah.

Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam Forum Pembelajaran dan Penutupan Program Adaptation Fund Pekalongan bertajuk “Belajar dari Pekalongan: Cerita Ketahanan Iklim dari Pantai Utara Jawa” di Novotel Semarang, 20–21 Oktober 2026. Program yang berjalan sejak 2021 itu menyasar delapan kelurahan pesisir di Kota Pekalongan.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH, Franky Zamzani, mengatakan program tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat pesisir tetap mampu menjalankan aktivitas dan mempertahankan sumber penghidupan meskipun menghadapi banjir rob.

“Pada prinsipnya, proyek ini bertujuan membangun ketahanan masyarakat Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir,” kata Franky.

Menurut dia, adaptasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Perlindungan ekosistem pesisir perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

Pembangunan pemecah gelombang atau breakwater dan pendekatan hibrida menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak gelombang laut. Sementara itu, ekosistem mangrove dipertahankan sebagai pelindung alami kawasan pesisir.

Selain berfungsi melindungi lingkungan, mangrove juga berpotensi dikembangkan sebagai sumber ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan bahan alami sebagai pewarna batik ramah lingkungan.

Franky menilai inovasi batik berbahan pewarna mangrove dapat menjadi ciri khas produk lokal Pekalongan. Selain menawarkan nilai tambah ekonomi, produk tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pewarna sintetis yang dapat mencemari lingkungan.

“Dengan adanya batik ekologis yang menggunakan pewarna dari mangrove, Pekalongan bisa memiliki identitas atau brand tersendiri. Hal ini perlu dikembangkan, terutama dari sisi pemasarannya,” ujarnya.

Menurut Franky, produk ramah lingkungan berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Namun, pengembangannya perlu didukung pendampingan usaha dan akses pemasaran agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, mengatakan persoalan pesisir membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, masyarakat hingga pelaku usaha.

“Melalui kolaborasi ini, ketahanan masyarakat dapat ditingkatkan, baik dalam penanganan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi,” kata Yusmanto.

Selain batik mangrove dan batik ecoprint, program pemberdayaan masyarakat juga mencakup pengembangan produk sampo berbahan lidah buaya dan seledri, sambal lele, serta olahan ikan bandeng.

Yusmanto menambahkan, ancaman rob tidak hanya dihadapi Kota Pekalongan. Sejumlah wilayah pesisir lain di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Batang, Brebes, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang, juga menghadapi persoalan serupa.

Karena itu, penanganan perlu dilakukan secara konsisten melalui pembangunan infrastruktur, perlindungan ekosistem, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Salah satu langkah yang didorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah penanaman mangrove secara bertahap dari arah daratan menuju laut, terutama di wilayah yang terdampak rob dan abrasi.

Menurut Yusmanto, pemilihan lokasi penanaman perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan. Penanaman langsung di kawasan yang berhadapan dengan laut berisiko mengalami kegagalan akibat gelombang dan abrasi.

Melalui program Mangrove Giri Segoro, pemerintah provinsi juga siap memfasilitasi kebutuhan bibit bagi masyarakat. Penanaman dapat dilakukan di lokasi yang sesuai, termasuk kawasan sekitar permukiman, lahan pertanian terdampak rob, dan saluran air menuju laut.

Keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, juga dinilai penting untuk memperluas rehabilitasi mangrove sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim.

Dalam pelaksanaannya, Program Adaptation Fund Pekalongan menerapkan pendekatan 3S, yakni Safekeeping, Surviving, dan Sustaining.

Pendekatan Safekeeping berfokus pada perlindungan lingkungan melalui pemulihan mangrove di Kandang Panjang, Bandengan, dan Degayu, serta pembangunan pemecah gelombang ramah lingkungan.

Sementara itu, Surviving diarahkan pada penguatan sumber penghidupan masyarakat melalui pertanian perkotaan dengan irigasi tetes, budidaya perikanan yang dipadukan dengan konservasi mangrove melalui sistem silvofishery, pengembangan batik ramah lingkungan, serta fasilitas sanitasi adaptif berupa tangki septik apung kedap air.

Adapun Sustaining menitikberatkan pada keberlanjutan program melalui penguatan kelembagaan, data, dan kebijakan. Upaya ini dilakukan antara lain melalui kelompok kerja adaptasi perubahan iklim di tingkat kota dan delapan kelurahan sasaran, pengembangan indikator kerentanan pesisir dalam Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), serta portal digital Kota Pekalongan Beradaptasi (KIBAS).

Berdasarkan data program, salah satu capaian kebijakan adalah terbitnya Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34A Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API). Rencana aksi tersebut telah diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD Kota Pekalongan.

Model adaptasi ini juga direplikasi di Provinsi Jawa Tengah dan empat daerah Pantura lainnya, yakni Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Demak.

Di tingkat kelurahan, empat wilayah dampingan dilaporkan meraih kategori ProKlim Utama, sedangkan empat kelurahan lainnya masuk kategori ProKlim Madya.

Program tersebut mencatat manfaat langsung bagi 10.477 jiwa di delapan kelurahan pesisir. Adapun penerima manfaat tidak langsung mencapai 109.011 jiwa.

Forum pembelajaran di Semarang juga diisi pameran inovasi masyarakat, pemaparan riset gender dari FISIPOL UGM, pemutaran film dokumenter, serta peluncuran dua buku pembelajaran berjudul Para Penggerak Iklim dan Menghadapi Perubahan Iklim Bersama.

Melalui forum tersebut, KEMITRAAN bersama pemerintah dan pemangku kepentingan mendorong keberlanjutan pendanaan, penguatan kebijakan, serta penerapan model adaptasi di wilayah pesisir lainnya.

Pengalaman Pekalongan menunjukkan bahwa menghadapi rob tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Pelestarian ekosistem, penguatan ekonomi masyarakat, dan kerja sama lintas sektor juga menjadi bagian penting untuk menjaga ketahanan wilayah pesisir dalam jangka panjang.

Editor: Eddie Prayitno