"Kalau ini kan harus raker dengan DPR, transaksi pesawatnya, layanan sini juga kateringnya, paspor visa itu butuh waktu. Kalau jamaah haji khusus sudah terbiasa," ujarnya.
Nizar menambahkan, nantinya hasil rapat pemerintah dengan DPR akan diumumkan sebelum keberangkatan terakhir jamaah haji Indonesia pada 3 Juli.
"Kalau kita sepihak enggak ada kemitraan namanya, jadi butuh seluruh komponen, pemerintah sebagai pelaksana, DPR sebagai supporting keputusan. Keputusan seminggu sebelum closing date, makanya jamaah reguler tidak mungkin," katanya.
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait