Pekalongan,iNewsPantura.id - Pemerintah Kota Pekalongan agar terus berupaya memberikan pelayanan dan kemudahan dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot melalui elektronik katalog (e-katalog).
Demikian Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Hendrar Prihadi dalam Sosialisasi Katalog Lokal serta Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Jumat (17/3).
Menurutnya, katalog elektronik merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah, Katalog elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri.
Selain itu, melalui penyelenggaraan katalog elektronik, pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.
"Alhamdulillah Saya bisa ketemu pak Walikota dan jajaran Pemkot Pekalongan untuk menyosialisasikan produk buatan Indonesia sekaligus upaya percepatan e-katalog," ucap Hendi, sapaan akrabnya.
Mantan Walikota Semarang itu menyebut, berdasarkan data LKPP, per tanggal 15 Maret 2023, capaian Kota Pekalongan sudah sangat bagus, di mana UMKM yang terlibat sudah diatas 66 persen, produk dalam negeri yang sudah dipakai diatas 80 persen, dan e-katalog sudah mulai dilakukan transaksi.
"Tapi, kami rasa masih banyak hal yang bisa ditingkatkan di Kota Pekalongan, misalnya makan dan minum, Alat Tulis Kantor (ATK) dan lain-lain yang di kolomnya masih kosong. Ini hal paling mudah, setiap hari pasti ada pengadaan makan dan minum, ATK, dan lain-lain.
Menurut dia, target kita adalah menggeser konstruksi pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan inovasi dengan cara e-katalog," tegasnya.
Hendi berpesan kepada para Asosiasi bahwa mereka harus berjalan beriringan dan mampu mengatur anggotanya supaya mereka taat hukum dan tidak neko-neko (sembarangan), kualitas produknya bagus dan ada kemanfaatan untuk masyarakat.
"Buka PBJ nya juga harus bisa mengatur proses hal-hal berkaitan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog supaya yang diinginkan masyarakat bisa tepat sasaran dan tidak mrlsnggar aturan. Kami mulai tahun ini sudah bekerjasama dengan Telkom untuk bisa memperbaiki new platform katalog. Targetnya semester 1 di Tahun 2024 bisa selesai, tetapi perbaikan-perbaikan sudah mulai bisa dilakukan," terangnya.
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid memaparkan, pada awalnya sempat membahas di internal Pemkot Pekalongan tentang keharusan penggunaan e-katalog. Pihaknya bersyukur, selama ini sudah berjalan walaupun capain nilainya perlu ditingkatkan kembali.
"PR yang utama adalah e-katalog lokal karena potensinya luar biasa, di mana perputaran uang terutama dari Pemkot Pekalongan akan kembali UMKM seperti pengadaan makan minum, ATK, dan sebagainya," ungkap Aaf, sapaan akrabnya.
Pihaknya berharap, mulai saat ini pengunaan e-katalog lokal bisa lebih dimaksimalkan lagi ke depan.
"Kami mengajak para pengusaha dan UMKM untuk bisa masuk e-katalog kalau mereka memang masih mau eksis dan dipesan terus oleh Pemkot Pekalongan, maka e-katalog ini bisa dimaksimalkan. Semuanya sudah oke termasuk pengadaan jasa kontruksi.
’’Semoga kedatangan Kepala LKPP, Pak Hendi ke sini bisa menjadi keberkahan untuk memberikan pemantapan tentang aturan-aturan harus dilakukan ke depan," katanya.
Editor : Trias Purwadi
Artikel Terkait
