Pekalongan,iNewsPantura.id –DPMPPA mengadakan Diskusi forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Ruang Buketan, Kamis (4/5/2023).
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak , Nur Agustina menjelaskan forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Forkom Puspa) ini harus ada di setiap kabupaten/kota di Indonesia sebagai amanah implementasi Kota Layak Anak (KLA).
Menurutnya, keanggotaan Puspa ini terbuka dari semua organisasi baik itu organisasi profesi, kemasyarakatan, akademisi, keagamaan, advokat, media, dan sebagainya yang memiliki potensi yang berbeda-beda dan diharapkan dapat bersinergi dengan tujuan yang sama yaitu Perempuan dan Anak.
"Mereka secara periodik kami fasilitasi untuk saling bertemu dan berdiskusi tentang problem-problem anak dan perempuan di Kota Pekalongan. Kali ini, kebetulan menghadirkan narasumber Pak Suryani, mantan Rektor Unikal untuk menyampaikan materi tentang Undang-Undang ITE dan Undang Undang Pornografi yang masih marak di masyarakat Indonesia, terutama terjadi pada anak-anak,’’ katanya
Dia berharap, outputnya dari pertemuan ini adalah tersusunnya rekomendasi kepada Wali Kota Pekalongan dimana rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti bersama seperti pembatasan penggunaan gadget, edukasi tentang pemanfaatan teknologi secara bijak, dan pengoptimalisasi lembaga-lembaga terkait agar bisa terlibat secara masif dalam membantu mengatasi permasalahan anak dan perempuan.
Suryani menekankan, setiap orang harus memahami dan melaksanakan serta menularkan regulasi yang ada. Dia memaparkan bagaimana masyarakat memahami tentang adanya UU ITE dan UU Pornografi yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga sebagai benteng yang paling kokoh.
"Pemerintah itu hanya fasilitasi, tetapi kunci keberhasilan yang paling utama adalah dimulai dari keluarga. Memang harus ada sebuah wadah kelompok yang melakukan penguatan terhadap perempuan dan anak melalui Forkom Puspa,"ungkap Suryani.
Pihaknya berharap, Forkom Puspa ini harus mampu memberikan sosialisasi ke lingkungan masyarakat di wilayahnya masing-masing jika menemukan sebuah penyimpangan terhadap anak maupun perempuan.
"Mereka bisa saling mengingatkan dan saling melindungi jika menemukan permasalahan yang terjadi pada anak dan perempuan," tandasnya. **
Editor : Trias Purwadi
Artikel Terkait
