Pekalongan,iNewsPantura.id – penurunan angka kemiskinan Kota Pekalongan selama tahun 2023 masih kecil. Tahun 2023 dari target 6,50% terealisasi 6,81%. Demikian, Wali Kota Pekalongan Achmad Arslan Djunaid ketika membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, pekan ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali kota Pekalongan, H Salahudin, Kepala Bappeda, Cayekti Widigdo, para kepala OPD, lurah, camat, dan stakeholder terkait.
Wali kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini mengungkapkan bahwa, rakor ini dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mendapatkan masukan terkait upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Kota Pekalongan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
Adapun angka kemiskinan Kota Pekalongan selama Tahun 2021-2026 yakni pada Tahun 2021 dari target 6,94% terealisasi 7,59%, Tahun 2022 dari target 6,71% realisasinya 7%, Tahun 2023 dari target 6,50% terealisasi 6,81%. Selanjutnya, di Tahun 2024 ditargetkan 6,29%, Tahun 2025 targetnya turun 6,09% dan Tahun 2026 bisa turun kembali di angka 5,89%.
"Sebenarnya apa yang dilakukan Pemkot sudah maksimal mulai dari pelatihan kerja, bantuan permodalan pada sektor perikanan, peternakan, pertanian, termasuk pemberian jaminan kematian dan jaminan sosial bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang manfaatnya lebih besar,"ucapnya.
Mas Aaf, menjelaskan, melalui rakor ini, tracing lagi hal-hal non teknis terkait bagaimana pola kebiasaan masyarakat, mengakomodir manajemen keuangan, dan pendekatan-pendekatan lain.
Tahun 2022 ke Tahun 2023 penurunannya sedikit sehingga tahun 2024 ini harus dievaluasi apa penyebabnya. Dalam rakor ini, nanti ada masukan dan usulan dari peserta rakor baik dari lurah, camat, OPD, dan stakeholder lainnya agar pengurangan kemiskinan di Kota Pekalongan ini bisa maksimal.
Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan meminta bisa mencegah kemiskinan baru.
Wawalkot menegaskan, beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 akan kembali dilanjutkan, terutama dalam rangka mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program charity bagi lansia dan disabilitas juga akan diteruskan, serta mendorong generasi muda lebih berdaya.
"Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang sudah Pemkot lakukan diantaranya bantuan perlengkapan belajar untuk siswa miskin dan Sanggar Kegiatan Belajar (Dindik), bantuan paket sembako untuk kalangan lansia, disabilitas, penghuni RPSBM (Dinsos), bantuan jaminan sosial tenaga kerja rentan (Dinperinaker), bantuan iuran PBI JKN (Dinkes), Bantuan PMT untuk anak berpotensi stunting (Dinkes), bantuan bibit entok, bibit cabai (Dinperpa), bantuan benih udang vaname (DKP) bagi warga,"paparnya.
Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo bahwa, pada awal Tahun 2024 ini, Pemkot Pekalongan melalui Bappeda melakukan inventarisasi program-program yang ada di masing-masing OPD untuk menekan angka kemiskinan.
"Kami inventarisir mana-mana saja yang berkaitan masing-masing strategi penanggulangan kemiskinan, baik itu pengurangan beban, upaya peningkatan pendapatan masyarakat, maupun penurunan jumlah kantong kemiskinan. Dari inventarisasi tersebut nantinya bisa dijadikan basic data yang rutin dimonitor secara berkala,"pungkasnya.**
Editor : Trias Purwadi
Artikel Terkait
