KUDUS, iNewsPantura.id – Selesainya pembangunan Kolam Retensi Jati di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, memberikan dampak signifikan dalam mengurangi risiko banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.
Kolam yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mampu menampung hingga 25 ribu meter kubik air sebagaimana dilaporkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana.
Dengan kapasitas besar tersebut, kolam retensi ini berfungsi sebagai pengendali banjir bagi lima desa yang selama ini terdampak, yaitu Desa Jati Wetan, Tanjung Karang, Jetis Kapuan, dan Karangrowo. Selain itu, fasilitas ini juga dilengkapi dengan pompa otomatis yang akan mengalirkan air ke Sungai Wulan ketika elevasi air dalam kolam mencapai dua meter.
Namun, dalam beberapa hari terakhir, genangan air masih terjadi di Dukuh Gendok dan Dukuh Tanggulangin, Desa Jati Wetan. Sedikitnya 17 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 sentimeter.
Kepala Desa Jati Wetan, Agus Susanto, menjelaskan bahwa genangan tersebut disebabkan oleh sumbatan sampah di pintu masuk air menuju kolam retensi.
"Hari ini kami secara swadaya melakukan pembersihan sampah yang menyumbat. Kami dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengangkat sampah yang menghalangi aliran air," ujarnya.
Sebanyak dua truk penuh sampah berhasil diangkut dari saringan kolam retensi dan dibuang ke tempat pembuangan sementara. Agus juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, karena dapat memperburuk situasi banjir.
"Sampah yang masuk ke kolam retensi ini bukan hanya berasal dari desa kami, tetapi juga dari kecamatan lain. Kami berharap kesadaran masyarakat meningkat agar banjir bisa dicegah," tegasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi C DPRD Kudus, Rohim Sutopo, yang meninjau langsung lokasi, menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Ia menyebut bahwa evaluasi BBWS masih menemukan banyak tumpukan sampah di sekitar pintu masuk pengendali air, yang berpotensi menghambat sistem pengendalian banjir.
"Kami mengimbau masyarakat Kudus untuk lebih bijak dalam membuang sampah. Kasus penumpukan sampah yang menyebabkan banjir harus menjadi peringatan bagi kita semua," ungkapnya.
Rohim juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran hampir Rp370 miliar untuk menangani permasalahan banjir di Kudus. Namun, permasalahan sampah yang menghambat aliran air masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi.
Selain itu, ia juga menyoroti daerah lain yang masih terdampak banjir, seperti Desa Nggoleng dan Pasuruan Lor.
DPRD akan mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk melanjutkan program penanganan banjir, termasuk proyek normalisasi sungai-sungai besar yang melintasi Kudus.
Di tingkat desa, Rohim mendorong pemanfaatan dana desa untuk memperbaiki sistem drainase lingkungan agar aliran air menuju kolam retensi lebih optimal.
"Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta kepedulian terhadap lingkungan, kami optimistis masalah banjir di Kudus dapat ditangani secara bertahap," pungkasnya.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
