SEMARANG, iNewsPantura.id - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor kesehatan. Melalui program prioritas yang bertajuk Semarang Sehat, Pemkot Semarang tidak hanya menguatkan pelayanan, tetapi juga memperluas jangkauan jaminan kesehatan bagi warganya.
Program ini mencakup dua langkah strategis, yaitu penambahan kuota peserta Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) serta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan.
Hingga Mei 2025, tercatat 28.562 warga Kota Semarang telah menjadi peserta aktif UHC. Pemerintah Kota Semarang juga telah menyiapkan kuota tambahan sebesar 10.800 peserta per bulan mulai Juni hingga Desember 2025. Dengan skema tersebut, diproyeksikan hingga akhir tahun 2025 jumlah peserta UHC bisa mencapai 230 ribu jiwa.
Penyakit infeksi pernapasan tercatat sebagai jenis keluhan terbanyak yang ditangani melalui program ini. Hal ini menunjukkan urgensi kehadiran perlindungan kesehatan yang merata dan responsif, terutama untuk penyakit umum yang bisa menyerang siapa saja.
Dalam konferensi pers 100 hari kepemimpinan Agustin-Iswar beberapa waktu lalu, Agustina, Wali Kota Semarang menyampaikan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan akses kesehatan warga baik dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan.
“Kita pastikan masyarakat Kota Semarang dapat melayani kesehatannya dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan. Ada penambahan kuota di mana target penambahan hingga 90.000 kepesertaan aktif pada UHC. Realisasi hingga Mei ini sudah lebih dari 30.000 peserta,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perluasan ini bukan berarti pemerintah berharap warga jatuh sakit, tetapi menjamin bahwa jika terjadi, masyarakat tidak akan terbebani biaya. “Semarang akan semakin bisa maju apabila masyarakatnya sehat,” tambah Agustina.
Selain jaminan kesehatan, Pemkot Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap jaminan keselamatan kerja, khususnya bagi para pekerja rentan. Melalui program Pijar Semar, tercatat sebanyak 7.217 pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Angka ini menunjukkan respons atas keluhan masyarakat yang diterima Wali Kota maupun Wakil Wali Kota sejak awal masa jabatan. “Jumlahnya tidak main-main. Ini akan terus didata dan dikembangkan,” sambungnya.
Sebagai bentuk intervensi aktif, Pemkot menggunakan APBD untuk membiayai iuran BPJS bagi 7.217 pekerja rentan tersebut. Selain itu, melalui skema BPH JHT, sebanyak 500 pekerja juga dijamin perlindungan jangka panjangnya.
Agustin, Wali Kota Semarang juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan juga dilakukan lewat pembangunan infrastruktur.
“Apa yang kurang dari kesehatan? Sarana. Jadi Pustu (Puskesmas Pembantu) harus ditambah, Puskesmas harus ditambah, rumah sakit juga. Kalau belum bisa nambah, ya bekerja sama dengan rumah sakit swasta,” ujarnya.
Ia berharap setiap wilayah memiliki akses terhadap layanan kesehatan rujukan yang layak. “Kalau sekarang masih Pustu, ya meningkat jadi Puskesmas. Yang belum punya, kita bangun Pustunya. Kita ingin hadirkan lembaga kesehatan yang proper,” pungkasnya.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
