PURWOREJO, iNewsPantura.id — Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Alipman Syafi’i, S.E., melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Surorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyerap secara langsung berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi warga, khususnya terkait infrastruktur, pertanian, kepemudaan, penerangan jalan, hingga kebutuhan air bersih.
Kepala Desa Surorejo, Margono, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat menjadi kesempatan penting bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang selama ini dihadapi.
“Terima kasih atas adanya kegiatan reses ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan ada solusi yang bisa membantu warga,” ujar Margono.
Ia menyebut, salah satu persoalan yang masih dihadapi masyarakat Surorejo adalah sektor pertanian, terutama terkait ketersediaan dan pengelolaan air untuk lahan pertanian.
Selain itu, warga juga membutuhkan dukungan sarana seperti pipa dan selang untuk menunjang pengairan. Kondisi jalan desa serta sejumlah bangunan infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah desa.
Dalam kesempatan tersebut, Margono turut menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, di antaranya perbaikan dan pengaspalan jalan, pembangunan atau perbaikan jembatan yang dinilai membahayakan pengguna jalan, sarana olahraga bagi pemuda, lampu penerangan jalan serta pemasangan rambu-rambu lalu lintas di titik yang rawan kecelakaan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Alipman Syafi’i mengatakan reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
“Atas nama DPRD, kami membawa amanah masyarakat melalui reses Masa Persidangan II Tahun 2026, khususnya di Dapil 3 Banyuurip dan Bayan. Kami ingin membangun komunikasi dengan desa-desa dan masyarakat agar apa yang menjadi kebutuhan bisa kita perjuangkan sesuai kewenangan dan program yang ada,” katanya.
Alifman yang merupakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo juga mendorong adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah provinsi dan pusat dalam menangani berbagai persoalan pembangunan.
Terkait infrastruktur jalan, ia menjelaskan bahwa sejumlah ruas jalan merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Karena itu, aspirasi masyarakat akan diteruskan melalui mekanisme yang sesuai agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Kalau terkait jalan yang menjadi kewenangan PUPR, tentu usulannya akan kita sampaikan kepada bupati dan dinas terkait. Kita kawal bersama agar bisa mendapatkan penanganan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kondisi jembatan di wilayah Surorejo yang disebut warga rawan kecelakaan.
Alipman menyampaikan, pembangunan atau penanganan lanjutan jembatan tersebut telah menjadi perhatian dan diharapkan dapat direalisasikan melalui program pembangunan berikutnya.
“Jembatan ini sudah menjadi prioritas lanjutan. Mudah-mudahan tahun depan bisa dibangun atau ditangani sesuai anggaran dan program yang tersedia,” katanya.
Selain infrastruktur, persoalan pertanian juga menjadi pembahasan dalam dialog tersebut. Alipman menyebut sektor pertanian merupakan salah satu potensi penting masyarakat di wilayah Banyuurip dan Bayan.
Ia mengatakan kebutuhan pipa dan selang untuk pengairan pertanian akan menjadi salah satu aspirasi yang diperhatikan, termasuk koordinasi dengan instansi terkait.
“Potensi pertanian masyarakat cukup tinggi, tetapi sumber air belum maksimal. Ini menjadi perhatian dan akan kita koordinasikan dengan PUPR maupun pihak terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Awang, perwakilan Kelompok Tani Mukti Tani, menyampaikan kebutuhan petani terhadap dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), terutama traktor untuk membantu proses pengolahan lahan.
Menurutnya, ketersediaan alsintan sangat dibutuhkan petani untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan dan mendukung produktivitas pertanian.
Aspirasi lain disampaikan perwakilan kelompok perempuan. Mereka mempertanyakan keberlanjutan program penyediaan air bersih atau Pamsimas karena kondisi air yang tersedia saat ini dinilai semakin menurun kualitasnya.
Warga menyampaikan bahwa air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari telah mengalami perubahan warna dan dikhawatirkan tidak lagi layak untuk dikonsumsi.
Menanggapi hal tersebut, Alipman menyatakan persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan.
“Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Terkait kondisi air ini akan kita upayakan dan koordinasikan dengan dinas terkait, termasuk melihat regulasi dan program yang masih dapat dijalankan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Alipman juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap masyarakat tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Sebelumnya, pihaknya turut mendorong bantuan sarana dan prasarana olahraga bagi generasi muda melalui program yang berkaitan dengan KONI.
Ia berharap komunikasi yang telah terbangun melalui kegiatan reses dapat terus dilanjutkan sehingga kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan diperjuangkan melalui jalur pembangunan yang tersedia.
“Yang paling penting adalah komunikasi dan kerja sama. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita catat, kemudian kita perjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang ada,” pungkasnya.
Kegiatan reses tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan langsung persoalan di wilayahnya, sementara anggota DPRD mencatat dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme serta kewenangan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap aspirasi.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
