BANYUMAS,iNewsPantura.id – Persoalan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu menjadi sorotan 54 organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Banyumas Eling (FBE).
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Banyumas mengaktifkan kembali program Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh, disertai kepastian anggaran agar warga tidak kesulitan mendapatkan pelayanan medis.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam dialog bersama pimpinan DPRD Banyumas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Hall C DPRD Banyumas, Senin (26/10/2026). Forum menilai, kebijakan jaminan kesehatan harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan membutuhkan pengobatan secara rutin.
Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyumas, Kuat Teguh Sudarto, mengungkapkan masih adanya warga yang mengalami kendala saat hendak berobat karena status kepesertaan jaminan kesehatannya tidak aktif.
Menurut dia, persoalan UHC tidak cukup diselesaikan dengan pendataan dan pengurusan administrasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan tersedianya pembiayaan yang memungkinkan masyarakat kurang mampu mengakses layanan kesehatan.
"Kabar UHC sudah diaktifkan lagi, praktiknya masih banyak yang terkendala saat berobat di rumah sakit," kata Kuat.
Ia menyoroti warga yang diarahkan menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, kewajiban membayar iuran setiap bulan dapat menjadi beban tambahan, terlebih jika ada anggota keluarga yang membutuhkan perawatan atau kontrol medis secara berkala.
Persyaratan administrasi untuk memperoleh bantuan kesehatan, termasuk surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan dokumen pendukung lainnya, juga menjadi perhatian. Kuat berharap mekanisme tersebut dikelola dengan baik sehingga tidak menghambat warga yang membutuhkan pertolongan medis.
Dari hasil dialog, FBE sepakat menyampaikan surat resmi kepada Bupati Banyumas. Ada dua poin utama yang akan disampaikan, yakni mendorong pengaktifan kembali UHC secara menyeluruh dan meminta pemerintah daerah menyiapkan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pembiayaan serta operasional program.
Bagi FBE, pengaktifan UHC perlu disertai kepastian mekanisme pelayanan. Dengan demikian, masyarakat tidak kembali menghadapi kendala ketika membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Ketua DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo, menyatakan aspirasi tersebut akan dikomunikasikan kepada Bupati Banyumas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai dukungan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah. Proses tersebut juga harus melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan memperhatikan dasar hukum yang berlaku.
"Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan kegiatan dan kemampuan anggaran agar program yang menjadi kewenangan pemerintah dapat difasilitasi secara tepat," kata Agus Nova, sapaan Agus Priyanggodo.
Selain layanan kesehatan, dialog tersebut membahas dinamika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keormasan serta rencana aksi Aliansi Rakyat Banyumas (ARB) pada 28 Oktober 2026.
Sejumlah perwakilan ormas dan LSM menyatakan tidak terlibat secara kelembagaan dan tidak akan mengerahkan massa untuk mengikuti aksi tersebut. Jika ada anggota yang memilih ikut, keterlibatannya merupakan keputusan pribadi sebagai warga negara, bukan mewakili organisasi.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Banyumas sekaligus Koordinator FBE, Yudo F Sudiro, menegaskan sikap organisasinya terkait rencana aksi tersebut.
"Untuk aksi 28 Oktober besok, kami dari Ormas Pemuda Pancasila (PP), tidak terlibat dan tidak mengerahkan massa. Tapi kami mengirimkan surat sebagai bentuk sikap ke bupati dan DPRD," kata Yudo.
Melalui dialog tersebut, FBE berupaya menyalurkan aspirasi anggotanya melalui jalur komunikasi resmi dengan pemerintah daerah dan DPRD. Untuk persoalan UHC, mereka berharap adanya tindak lanjut berupa kepastian kebijakan dan dukungan pembiayaan agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
