345 Juta Orang Bakal Alami Krisis Kelaparan, Ekonomi 60 Negara Terancam Ambruk!

BERDASARKAN data dan informasi dari berbagai lembaga internasional, Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa sedikitnya ada 60 negara di dunia yang saat ini perekonomiannya rentan ambruk.

"Ini (sudah ada) 60 negara (yang terancam). Biasanya kalau ada krisis, cuma empat hingga lima negara (yang terdampak). Tapi sekarang sudah 60 negara yang diprediksi akan ambruk ekonominya, dan 345 juta orang di 82 negara akan mengalami kelaparan karena kekurangan pangan," ujar Presiden, dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Jakarta, Kamis(18/8/2022). 

Baca Juga

Di Depan Ribuan Nahdliyin, Jokowi Sebut NU Layak Berkontribusi Untuk Dunia

Karenanya, pria yang akrab disapa Jokowi ini berpesan kepada para menteri, pemimpin daerah, dan juga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) agar bekerja lebih keras, melebihi standar yang ada selama ini. Hal tersebut lantaran tantangan yang dihadapi saat ini juga sudah di atas batas kenormalan yang ada.

"Jangan hanya bekerja standar atau sekadar rutinitas. Nggak bisa lagi (bekerja standar). Belanja APBD di daerah kita masih baru menyentuh 39,3 persen. Hati-hati ini, baru Rp472 triliun. Padahal ini penting sekali, namanya perputaran uang di daerah," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, sangat penting menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah dengan cara mempercepat pencairan dana APBN agar dapat sesegera mungkin beredar di masyarakat ini penting sekali.

Baca Juga

Pendopo Agung Royal Ambarukmo Jadi Lokasi Ijab Kabul Kaesang-Erina

"Saya cek APBD di bank, hal-hal bahkan sekecil ini saya harus cek angkanya berapa. Uang APBD di bank masih Rp193,4 triliun. Itu sangat besar sekali. Ini harus segera didorong (dicairkan) untuk memacu pertumbuhan (ekonomi) di daerah," pinta Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa semua pihak harus jeli dalam melihat berbagai angka infidkator inflasi, karena posisi inflasi saat ini yang berada di 4,94 persen masih didukung oleh masih dipertahankannya harga bahan bakar minyak (BBM) untuk tidak mengalami kenaikan.

"Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya. Bukan harga keekonomian. Itu harga yang masih disubsidi pemerintah yang besarnya Rp502 triliun. Angkanya gede sekali. Ini kita lakukan untuk menjaga agar inflasi tidak tinggi. Tapi soal kuat atau tidaknya APBN menahan itu, harus kita hitung lagi. Ini semua yang harus kita tahu," tegas Jokowi

Editor : Hadi Widodo