Komnas Haji Sebut Keputusan Biaya Haji 2023 Langgengkan Skema Ponzi

JAKARTA, iNewsPantura.id - Ketua Komnas Haji dan Umrah menyebut putusan biaya haji Tahun 1444 H/2023 semakin melanggengkan skema ponzi.

Diketahui besarnya biaya haji Tahun 1444 H/2023Rp90.050.637,26 yang di dalamnya meliputi besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bpih) Rp49.812.700,26,- atau sebesar 55,3%, dan nilai manfaat rata-rata per jamaah sebesar Rp40.237.937,00 atau sebesar 44.7%

Baca Juga

9 Jalan Masuk Kota Mekah Yang Tidak Bisa Dimasuki Dajjal

Menurutnya, keputusan tersebut berorientasi jangka pendek dan bercampur muatan politis. Sehingga jamaah haji yang dikorbankan. Sebab, 5,2 juta jamaah haji tunggu harus menjalani masa antre yang bisa mencapai 60 tahun mendatang baru berangkat. 

"Jika dicermati lebih seksama keputusan di DPR tadi malam sesungguhnya merupakan keputusan yang berorientasi jangka pendek semata dan bercampur muatan politis, maklum di tahun politik seperti sekarang di mana Pemilu akan digelar tahun depan tentu DPR tidak ingin popularitasnya anjlok dan kehilangan pamor di masyarakat," kata Mustolih dalam keterangannya, Kamis  (16/2/2023).

Dia menyebut seharusnya nilai manfaat menjadi hak jamaah tunggu yang diambil lebih dahulu untuk menambal/menyubsidi biaya jamaah haji pada tahun ini sebesar kurang lebih Rp8 triliun (80 persen) kepada 202 ribu jemaah haji regular.

Baca Juga

3 Bandara Indonesia Layani Fast Track, Jamaah Haji 2024 Terbagi 554 Kloter

Sehingga seolah-olah biayanya murah dengan bantuan subsidi biaya berkisar Rp40.237.937 juta /per orang.  Lantas dia membandingkan dengan jamaah haji tunggu yang jumlahnya 5,2 juta yang hanya diberikan imbal hasil rata-rata Rp2 triliun (20 persen).

Mereka menerima nilai manfaat disalurkan melalui virtual account (VA) yang jika dijabarkan nilainya Rp350 ribu per jamaah per tahun. 

"Kemenag dan BPKH tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti kemauan DPR, karena DPR punya senjata pamungkas yakni Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 8/2019 di mana BPIH harus mendapat persetujuan DPR," ujarnya. 

Baca Juga

81 Jamaah Umroh Noor Alia Pekalongan Siap Berangkat Ke Tanah Suci

Dia pun mengatakan ada yang aneh atas subsidi yang selama ini digelontorkan. Sebab, jamaah haji regular yang menyetor uang muka Rp25 juta saja yang diberikan nilai manfaat. 

Sementara jemaah haji khusus yang memberikan uang muka lebih besar USD4 ribu tidak memperoleh subsidi. Kisaran jumlah jamaah tersebubt saat ini mencapai 100 ribu orang.    

"Subsidi semacam ini sejatinya tidak memiliki landasan hukum karena jika merujuk pada UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UUPKH) pengelolaan dana haji oleh BPKH harus menggunakan sistem syariah yakni menggunakan akad wakalah, sehingga setoran pokok maupun hasil kelolaannya merupakan hak dari Jemaah itu sendiri (shohibul maal),"kata dia.

Baca Juga

Kisah Rasulullah Bagian 113: Haji Wada

Hal tersebut dipertegas melalui Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Pengelolaan Keuangan Salinan Tahun 2oi4 Tentang Haji  hal mana dipertegas oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI IV Tahun 2012 dan Fatwa DSN MUI Nomor 122/DSN-MUI/DSN/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah. 

"Subsidi dan tambal sulam yang dilakukan Komisi VIII DPR RI sesungguhnya mengadopsi skema ponzi (ponzi sceam) konsep yang digagas oleh Charles Ponzi pebisnis asal Amerika Serikat, di mana jemaah haji yang lebih dahulu berangkat dibiayai dari uang jemaah yang masih menunggu antrean,"katanya.

Mustolih pun memberikan rincian data dari BPKH sejak efektif dibentuk tahun 2017, yang mana skema ponzi memang tidak terhindarkan sebagai berikut :  

Baca Juga

Daftar Jamaah Haji Indonesia yang Wafat di Tanah Suci 

Pada 2018 nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp5,7 triliun, pembagian kepada jamaah haji tunggu Rp777,3 miliar, sedangkan subsidi kepada jamaah haji tahun berjalan menguras dana sebesar Rp6,54 triliun. 

Setahun kemudian, nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp7,36 triliun, pembagian kepada jamaah haji tunggu Rp1,08 triliun, sedangkan subsidi kepada jamaah haji tahun berjalan menggerus dana sebesar Rp6,81 triliun

Tahun 2020 nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp7,43 triliun, pembagian kepada jamaah haji tunggu Rp2 triliun, sedangkan subsidi kepada jemaah haji tahun berjalan 0 karena tidak ada pemberangkatan haji akibat Covid-19

Tahun 2021 nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp10,52 triliun, pembagian kepada jamaah haji tunggu Rp2,5 triliun, sedangkan subsidi kepada jamaah haji tahun berjalan 0 karena tidak ada pemberangkatan haji akibat Covid-19

Tahun 2022 nilai manfaat yang diperoleh BPKH Rp10,8 triliun, pembagian kepada jamaah haji tunggu Rp2,06 triliun, sedangkan subsidi kepada jamaah haji tahun berjalan menggelontorkan dana Rp.5,47 triliun. 

Padahal kuotanya haji regular ketika itu hanya 92.825 orang dari total kuota resmi 100.051 dari Arab Saudi. Sisa cadangan nilai manfaat di BPKH lebih kurang hanya ada Rp15 triliun. 

"Tentu saja yang untung adalah jemaah haji yang lebih dahulu berangkat, mereka yang puluhan tahun antre nasibnya terancam ‘buntung’ karena tidak mendapatkan subsidi sebab dananya sudah dikuras dan terpakai lebih dahulu apalagi ada bayang-bayang ancaman inflasi, krisis global, liberalisasi kebijakan haji dan kenaikan pajak di Arab Saudi dan sebagainya," tuturnya.

Dia khawatir keberlangsungan nilai manfaat dana haji terancam habis, setidaknya hanya mampu bertahan sampai 2026 atau 2027 sebagaimana yang disimulasikan BPKH yang dipaparkan di depan Komisi VIII DPR RI. Di mana keuangan haji di BPKH bisa kolaps hanya beberapa tahun ke depan karena skema investasi yang didapat selama ini hanya tidak bergerak di kisaran 6-7,5 persen per tahun. 

"Tapi DPR justru tetap memilih melanggengkan dan mempertahankan skema ponzi,"kata dia.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta pun meminta kepada DPR maupun para pemangku kebijakan belajar mengenai pada praktik skema ponzi. Diketahui skema tersebut pernah digunakan dalam sistem keuangan beberapa travel umrah bermasalah seperti First Travel dan Abu Tour. 

"Konsep BPIH 70 persen biaya dipikul jamaah dan 30 persen pembiayaan dari nilai manfaat  yang diusulkan Kemenag harusnya yang digunakan DPR, sebagai konsep yang ideal berimbang, berkeadilan dan proporsional untuk melindungi hak haji tunggu dan keberlanjutan dana haji," ujar dia.

Hal ini, lanjutnya juga diakui oleh Ketua Panja Komisi VIII sehingga dana haji memiliki nafas panjang. Tetapi sayangnya Komisi VIII mengambil jalan pintas untuk menyenangkan jamaah haji yang berangkat tahun ini.

"Padahal di saat yang sama kebijakan ini akan menjadi bom waktu yang dalam beberapa tahun ke depan cepat atau lambat akan meledak sehingga akan merepotkan dan merugikan semua pihak khususnya 5,2 juta jemaah haji tunggu. Skema ponzi dana haji harus segera diakhiri dan dijauhkan dari politisasi!," katanya.

Editor : Hadi Widodo