KEBUMEN, iNewsPantura.id – Persoalan perumahan masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Kebumen. Hingga pertengahan 2025, tercatat sebanyak 13.660 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sekitar 5.287 unit backlog (kesenjangan antara rumah terbangun dan kebutuhan rumah) yang belum tertangani.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen pada Sabtu (19/7). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Zaeni Miftah di Pendopo Kabumian.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut mantan Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Boedyo Darmawan, unsur Forkopimda, jajaran Sekda, Kepala BP3KP Jawa III, serta perwakilan Bank Jateng dan Bank BTN Cabang Kebumen.
“Kunjungan ini merupakan kehormatan dan memberi semangat baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan permukiman,” ujar Bupati Lilis dalam sambutannya.
Pemkab Kebumen, lanjut Lilis, telah mengajukan usulan program perbaikan RTLH dan pembangunan rumah baru ke Kementerian PKP untuk Tahun Anggaran 2026. Selain itu, tengah dikembangkan pula skema Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan prototipe rumah tipe 22 seharga Rp88,5 juta dan tipe 30 seharga Rp100,2 juta.
Lilis juga berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam penyediaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia turut menyerahkan langsung usulan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk TA 2026 kepada Wamen Fahri.
Pembangunan sektor perumahan menjadi salah satu dari lima prioritas pembangunan daerah Kebumen pada 2026, dengan alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar. Program strategis yang disiapkan meliputi:
Rehabilitasi rumah korban bencana dan RTLH berbasis SPM.
Penataan kawasan kumuh di bawah 10 hektar.
Pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru.
Peningkatan sarana dasar seperti sanitasi, transportasi, dan drainase.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Fahri Hamzah secara tegas menyoroti kondisi sosial-ekonomi Kebumen.
“Mari kita akhiri ketimpangan. Ternyata Kabupaten Kebumen ini paling miskin di Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa pembangunan perumahan merupakan instrumen penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Tiga program strategis kementerian pun dipaparkan:
1. Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun, khususnya di pedesaan. Skema BSPS akan digunakan kembali dengan alokasi Rp21,8 juta per rumah, meliputi persiapan (Rp1,8 juta), pemilik rumah (Rp2,5 juta), dan material bangunan (Rp17,5 juta).
2. Restorasi dan Renovasi Kawasan Pesisir, meliputi 1.000 kawasan yang akan dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan anggaran sekitar Rp20–22 miliar per kawasan.
3. Pembangunan Rumah Vertikal, sebagai solusi untuk mengatasi backlog nasional yang mencapai sekitar 10 juta unit, khususnya di wilayah padat penduduk.
Fahri juga mendorong koperasi lokal terlibat dalam pengadaan bahan bangunan sebagai bagian dari penguatan rantai ekonomi daerah.
“Masalah utama di Indonesia adalah harga rumah yang terlalu mahal. Ini harus kita ubah bersama,” tegas Fahri.
Kunjungan Wamen PKP ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan hunian layak di Kebumen, seiring komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan akses perumahan yang merata dan terjangkau bagi warganya.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
