PURWOKERTO, iNewsPantura.id - Digelarnya Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Perundingan dan Implementasi Perjanjian Internasional pada Rabu 29 Oktober 2025 di Purwokerto, membuktikan Kota Purwokerto kembali menjadi pusat perhatian kalangan akademisi dan pemerintah pusat.
Anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) dari 64 universitas dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia hadir dalam acara ini.
Tentunya kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan akademisi dalam memahami serta mengimplementasikan perjanjian internasional, terutama dalam konteks pengembangan investasi dan perdagangan luar negeri yang berdampak hingga ke tingkat lokal.
Prof. Tirta Nugraha Mursitama, Keterkaitan Global dan Lokal Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi & Hilirisasi/BKPM menekankan pentingnya memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional sekaligus memastikan hasilnya dapat dirasakan di daerah.
“Upaya kita dua hal yakni memperkuat posisi perundingan perjanjian internasional dan memanfaatkan hasilnya. Tahun ini, kita mencatat dua capaian besar, yaitu disetujuinya secara substansi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) yang membuka akses ke 700 juta pasar, serta penandatanganan Indonesia–Canada CEPA,” ujarnya kepada wartawan.
Tirta menambahkan, kedua perjanjian tersebut bukan sekadar prestasi diplomatik, melainkan juga strategi diversifikasi pasar dan investasi yang memberi peluang besar bagi daerah termasuk Purwokerto.
“Harapannya, hasil-hasil perundingan ini dapat menjadi bahan komunikasi dan pembelajaran bagi akademisi serta pemerintah daerah, khususnya dinas penanaman modal (DPMPTSP) di daerah,” ujarnya.
Prof. Tirta juga menyoroti pentingnya keselarasan kebijakan investasi antara pusat dan daerah.
“Salah satu tantangan kita adalah bagaimana perizinan pusat bisa inline dengan penyelesaian masalah di lokal. Ini pekerjaan rumah bersama,” lanjutnya.
Menurutnya, investasi asing harus menjadi stimulus bagi tumbuhnya investasi lokal. Pemerintah bahkan mendorong kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM agar pelaku usaha kecil dapat naik kelas.
“Investor asing butuh mitra yang reliable, dan itu membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam kontrak bernilai miliaran rupiah,” jelasnya.
Sinergi Akademisi dan Pemerintah Sementara itu, Syahda Guruh Langkah Samudera, Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan di Purwokerto.
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena menjadi bagian dari upaya diseminasi kebijakan. Seringkali akademisi dan birokrat memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga forum seperti ini membantu menyatukan pandangan dan memperkuat masukan bagi kebijakan nasional,” ujarnya.
Kegiatan konsultasi publik ini diharapkan memperkuat peran perguruan tinggi, termasuk yang berada di daerah, dalam mendukung diplomasi ekonomi Indonesia dan mendorong implementasi hasil perjanjian internasional agar dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
