KUDUS, iNewsPantura.id – Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) serius mendorong pengembangan model pendidikan terpadu dengan mengusulkan sejumlah sekolah negeri di Kecamatan Bae sebagai lokasi Sekolah Integrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sekolah yang diusulkan meliputi SD Negeri 5 Dersalam, SMP Negeri 2 Bae, SMP Negeri 3 Bae, hingga SMA Negeri 2 Bae. Kawasan ini dinilai memenuhi kriteria utama, baik dari sisi kedekatan antar lembaga pendidikan maupun dukungan sarana prasarana yang relatif memadai untuk pengembangan sistem lintas jenjang.
Kepala Bidang Pendidikan Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, mengungkapkan bahwa usulan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi di tingkat kementerian. Ia menjelaskan, proses pengusulan semula dilakukan di hampir seluruh kecamatan, namun kemudian difokuskan di Kecamatan Bae setelah melalui pembahasan lanjutan.
“Awalnya semua kecamatan diusulkan, kecuali Jati dan Kaliwungu karena tidak memiliki SMA. Setelah evaluasi bersama, lokasinya mengerucut di Bae,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen pengusulan, kawasan Bae dinilai memiliki potensi kuat untuk dikembangkan sebagai sekolah nasional terintegrasi. Selain faktor geografis yang saling berdekatan, kesiapan lahan, aksesibilitas, serta dukungan lingkungan pendidikan menjadi pertimbangan utama.
Program Sekolah Integrasi sendiri merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat dalam upaya mempercepat peningkatan mutu pendidikan. Konsep ini menggabungkan jenjang pendidikan dari SD hingga SMA/SMK dalam satu ekosistem terpadu, baik dari sisi manajemen, kurikulum, maupun pengembangan sumber daya.
Model ini juga menitikberatkan pada penguatan kualitas lulusan melalui transformasi menyeluruh, mulai dari infrastruktur, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga inovasi pembelajaran yang lebih adaptif.
Menurut Anggun, gagasan tersebut tidak lepas dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang terinspirasi dari praktik pendidikan terintegrasi di luar negeri.
“Ada contoh sekolah di luar negeri yang dari SD sampai SMA berada dalam satu kawasan. Konsep itu kemudian diadopsi dan didorong untuk diterapkan di daerah,” jelasnya.
Jika program ini terealisasi, seluruh sekolah yang tergabung akan berada dalam satu sistem kelembagaan terpadu yang dipimpin oleh seorang direktur. Direktur tersebut akan mengoordinasikan seluruh kepala sekolah di tiap jenjang pendidikan.
Tak hanya itu, pembiayaan operasional, pengembangan fasilitas, hingga sistem penerimaan peserta didik baru akan berada langsung di bawah kendali Kemendikdasmen.
“Artinya, mulai dari SD sampai SMA berada dalam pembinaan langsung kementerian,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program ini, termasuk kesiapan administratif dan dukungan pengembangan kawasan pendidikan terpadu.
Lebih lanjut, Anggun menegaskan bahwa program Sekolah Integrasi berbeda dengan program lain seperti Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggul Garuda. Meski memiliki tujuan serupa dalam peningkatan kualitas pendidikan, ketiganya berada di bawah kementerian yang berbeda.
“Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial, sementara Sekolah Unggul Garuda di bawah Kemendikti. Semuanya akan berjalan beriringan,” katannya.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
