Wawalkot : Hasil Pendataan Sensus Pertanian harus Akurat dan Valid

Kota Pekalongan,iNewsPantura.id - Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin berharap hasil survey harus valid dan akurat serta bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah

Hal itu ditegaskan Wawalkot ketika menerima kunjungan petugas Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) dari BPS Kota Pekalongan di Rumah Dinas Wakil Walikota Pekalongan, Senin sore, (26/6/2023). Petugas sensus itu diterjunkan untuk melaksanakan pendataan di lapangan terkait profil dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memiliki usaha pertanian, luasan lahan pertanian, bidang tanaman, perikanan, peternakan hingga perkebunan sejak awal hingga akhir Juni 2023.

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Maju Pesat Lampaui Rerata Jateng

Wawalkot Salahudin menyampaikan apresiasi dan menyambut baik adanya kedatangan petugas ST2023 ini. Dia menekankan agar petugas ST2023 dan BPS Kota Pekalongan tetap semangat dalam melaksanakan sensus pertanian Tahun 2023 di lapangan secara door to door ke masyarakat.

Menurutnya, dari data hasil ST2023 ini juga bisa dibaca oleh pengambil keputusan/kebijakan di Pemerintah Pusat, terkait bagaimana kemampuan para petani Indonesia di era saat ini dengan keterbatasan lahan masih tetap bisa produktif dan sejahtera.

"Mungkin juga perlu ada kebijakan bantuan peralatan pertanian, subsidi harga pupuk, dan sebagainya. Petani kita yang lahannya berupa sawah, ketika masih lahan itu berstatus sawah tidak bisa displit Sertifikat Hak Miliknya (SHM). Padahal, kepemilikan lahan itu dari tahun ke tahun biasanya berganti baik karena orangtuanya meninggal dunia dan diwariskan ke anaknya, anaknya meninggal kemudian dikelola oleh cucunya dan hasilnya jauh lebih sedikit tidak bisa displit," ujarnya.

Baca Juga

Impor Indonesia Tembus USD20,59 Miliar di Maret 2023

Pihaknya berharap, aturan sertifikasi lahan sawah juga ada perubahan yang ke arah menyejahterakan para petani.

"Kami berharap, pemimpin kita di pusat bijaksana melihat permasalahan di kota, dimana luasan lahan sawahnya terbatas karena perkembangan industri, terkena bencana rob dan sebagainya," tegasnya.

Ketua Tim Pelaksana ST2023 BPS Kota Pekalongan, Azka Muthia menerangkan, selain masyarakat umum, pejabat Pemerintah Daerah seperti Wali Kota Pekalongan, Wawalkot, dan Ketua DPRD juga turut dilakukan pendataan ST2023 ini karena mereka memiliki lahan usaha pertanian, perikanan, ataupun perkebunan.

Baca Juga

Punya Banyak Kawasan Industri, Kenapa Pengangguran Terus Bermunculan?

"Yang disurvey terkait usaha pertaniannya yang tidak hanya mencakup sawah saja, tetapi juga ketika yang bersangkutan memiliki tanaman hortikultura, peternakan, tambak, perikanan, dan sebagainya," beber Azka.

’’Alhamdulillah pendataan di lapangan sudah terlaksana 100 persen, tinggal kami menelusuri kembali para pejabat  yang memiliki usaha pertanian dan dicocokkan dengan data. Harapannya, dari kegiatan ST2023 ini dapat menghasilkan data  akurat yang menggambarkan keadaan pertanian di Kota Pekalongan saat ini, terutama  dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan," tandasnya. **

Editor : Trias Purwadi