JAKARTA, iNewsPantura.id - Masalah pembayaran THR, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terima 938 aduan pekerja. Kemnaker mencatat, Posko THR telah memberikan 1.988 layanan. Terdiri dari 1.050 layanan konsultasi.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, 1.050 layanan konsultasi tersebut merupakan rekapitulasi layanan konsultasi Posko THR pada rentang 28 Maret 2023-14 April 2023 di 34 provinsi.
"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," katanya dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Senin (17/4/2023).
Sedangkan 938 layanan aduan merupakan rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret 2023-15 April 2023, yang mencakup 669 perusahaan. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklunjuti.
Secara rinci, 938 aduan tersebut terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan. Padahal pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait
