Kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi bersama Menteri ATR/BPN ke Purworejo sendiri merupakan bagian dari agenda koordinasi percepatan penyelesaian konflik agraria dan evaluasi pelayanan pertanahan di wilayah eks-Karesidenan Kedu, termasuk Purworejo dan Pati.
“Kita ingin menghadirkan keadilan agraria dan kepastian hukum atas tanah. Tapi jangan sampai kebijakan pajak tanah malah menjadi beban. Pemerintah hadir untuk melindungi, bukan menyulitkan,” tambah Luthfi.
Diketahui, kebijakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati menuai keluhan warga karena lonjakan nilainya yang mencapai dua hingga tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sejumlah organisasi masyarakat pun mulai menyuarakan penolakan atas kebijakan tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus memantau dan mendampingi daerah dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan perlindungan masyarakat.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
