Persetujuan lintasan Kendal–Kumai untuk KMP Shalem sendiri telah diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tertanggal 17 Januari 2025. Dengan keluarnya izin tersebut, operasional kapal ditargetkan sudah bisa berjalan sebelum Lebaran 2026.
“Harapannya sebelum Lebaran sudah beroperasi, sehingga dapat melayani angkutan mudik masyarakat,” katanya.
Kepala UPTD Pelabuhan Kendal, Budi Sulistiyanto, menambahkan PT Surya Timur Line sebagai operator telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
Menurutnya, ketentuan tersebut meliputi kepemilikan kapal, konstruksi lambung dasar ganda, minimal dua mesin induk, keberadaan ramdoor di haluan dan buritan, hingga pemenuhan standar kelaiklautan dan pelayanan minimal kepada penumpang.
“Semua persyaratan telah dipenuhi. Kapal dinyatakan layak dan memenuhi standar pelayanan penyeberangan,” jelas Budi.
Sebelumnya, Pelabuhan Kendal mengalami penurunan aktivitas signifikan setelah KMP Kalibodri milik PT ASDP Indonesia Ferry direlokasi ke Kupang. Relokasi dilakukan karena lintasan Kendal–Kumai dinilai tidak optimal secara pendapatan, sehingga pelabuhan praktis tidak melayani penyeberangan lebih dari satu tahun.
Dengan masuknya KMP Shalem, pemerintah daerah berharap aktivitas pelayaran kembali menggeliat. Selain membuka kembali konektivitas laut antara Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah, keberadaan kapal ini juga diharapkan mampu mendorong pergerakan logistik, arus penumpang, serta pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir Kendal.
“Kami berharap Pelabuhan Kendal kembali hidup dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkas Eko.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
